Batam - Peran serta seluruh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dibutuhkan dalam mewujudkan target partisipasi politik masyarakat sebesar 74 persen dalam Pemilu 2019 mendatang. 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan angka itu menjadi tolok ukur suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia.

"Itu bukan hanya menjadi target Komisi Pemilihan Umum (KPU), kunci sukses pemilu itu tingkat partisipasi politik masyarakat," ujar Tjahjo pada Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka Pemantapan Penyelenggaran Pemilu Serentak Tahun 2019, di Golden Prawn, Bengkong, Batam, Kamis (28/2/2019).

Pada kesempatan tersebut, Tjahjo menyampaikan saat ini sudah 97 persen lebih masyarakat Indonesia telah melakukan perekaman E-KTP. Ia mengakui belum bisa mencapai 100 persen, karena sebagian daerah masih terkendala. 

Baca: Wiranto Ingatkan Rakyat Jangan Salah Pilih Pemimpin

Kendala tersebut lebih dominan dikarenakan masalah geografis, seperti di Provinsi Papua dan Papua Barat yang masih 76 persen masyarakatnya melakukan perekaman E-KTP. 

"Sementara masalah lainnya karena masih ada yang memiliki data ganda, ada yang punya dua sampai tiga KTP, ini yang masih kita cari," kata dia. 

Selain itu juga mengingatkan agar pemerintah membantu kelancaran penyelenggaraan Pemilu. Seperti pemerintah daerah dan DPRD bisa mempercayai kepolisian untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi itu. 

"Gubernur dan wali kota jangan ragu netralitas TNI dan Polri, hal ini penting karena TNI Polri punya kekuatan lengkap, punya intelijen, teritorialnya dikuasai, pendekatan hukum ada, dan juga punya pengalaman sospol," jelasnya. 

Terkait dengan politik uang (money politics), ia meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kepolisian bisa mencermati masalah tersebut. Ditambah lagi kampanye yang mengandung ujaran kebencian atau fitnah. 

"Sama dengan tantangan negara kita menyangkut radikalisme dan terorisme, Ini harus kita lawan bersama," ucapnya. 

Rakornas ini digelar untuk memantapkan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan Pemilu dalam menjalankan tugasnya sehingga tercipta iklim demokrasi yang damai dan kondusif. 

"Forum ini sudah dilakukan sejak tahun 2014 lalu," kata dia. 

(ret)