Batam - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Wiranto meminta seluruh pihak untuk bersinergi dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) mendatang. 

Hal ini disampaikannya pada Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka Pemantapan Penyelenggaran Pemilu Serentak Tahun 2019, di Golden Prawn, Bengkong, Batam, Kamis (28/2/2019). 

"Baik dari segi keamanan sampai pada tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut pemilu," ujar Wiranto. 

Pada kesempatan tersebut, ia sempat menjelaskan bahwa saat ini presiden sedang membangun daerah pinggiran, terutama pembangunan di wilayah perbatasam. 

Sejauh ini sudah ada 7 pos lintas batas dengan bangunan yang sudah lebih memadai, masih ada 11 pos lintas batas yang akan dibangun. 

"Kalau dulu, pos lintas batas kita sangat kumuh, tetapi sekarang sudah jauh lebih baik, seperti perintah presiden, jika (negara) seberang memiliki gedung satu lantai, kita dua lantai, dan jika seberang dua lantai, kita buat tiga lantai," jelasnya. 

Selain itu juga, harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan sudah sama dengan ibu kota negara. Wiranto mencontohkan harga BBM satu liter di Wamena, Papua yang pernah mencapai Rp 75 ribu, sekarang sudah Rp 6 ribu per liter. Hal itu dikarenakan pasokan BBM ke Papua sudah lancar dengan pesawat yang dimiliki negara. 

"Indonesia juga kedepan diramalkan akan disejajarkan negara dengan ekonomi terkuat di dunia tahun 2030, kita tidak punah di situ," kata dia. 

Dia meminta agar masyrakat bisa memilih pemimpin yang benar. Sehingga tidak salah pilih, yang justru membuat Indonesia menjadi mundur. Ia juga mengingatkan agar menghindari politik identitas yang memakai suku atau agama untuk kampanye. 

"Jangan sampai tempat ibadah dijadikan tempat ibadah," ucapnya. 

Rakornas ini bermaksud supaya adanya sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan Pemilu dalam menjalankan tugasnya sehingga tercipta iklim demokrasi yang damai dan kondusif. 

Adapun yang menjadi tujuannya yaitu sebagai upaya untuk mengoptimalkan kewaspadaan baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan Pemilu dalam menghadapi Pemilu serentak tahun 2019 (Pileg dan Pilpres).

(ret)