DPRD Nilai Pemerintah Pusat Tak Optimal Bangun Kepri

DPRD Nilai Pemerintah Pusat Tak Optimal Bangun Kepri

Komisi III DPRD Kepri melakukan konsultasi bersama Bappenas (Foto:Ist)

Tanjungpinang - Komisi III DPRD Kepulauan Riau yang membidangi masalah pembangunan melaksanakan konsultasi ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, 13-15 Februari 2019.

Dalam konsultasinya, Komisi III yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi, Widiastadi Nugroho meminta agar pemerintah pusat lebih fokus dan memperhatikan Provinsi Kepulauan Riau.

“Provinsi kita ini adalah wilayah terdepan yang sebagian besar wilayahnya merupakan laut dan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga,” kata Widiastadi.

Menurutnya, saat ini pemerintah pusat dirasa belum optimal dalam melakukan pembangunan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan daerah kepulauan yang tergolong wilayah terdepan, tertinggal dan terluar.

“Artinya kalau hanya mengandalkan APDB Kepulauan Riau yang hanya Rp3,5 triliun tidak akan bisa optimal dalam pelaksanaan pembangunan,” ujar dari pria yang kerap disapa Mas Iik ini.

Lanjut dia, untuk membangun sebuah wilayah yang memiliki karakteristik kepulauan membutuhkan dana yang cukup besar. Hal ini juga senada disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kepulauan Riau, Irwansyah.

Menurut dia, APDB Kepulauan Riau sebesar Rp3,5 triliun yang sebagian besar berasal dari dana perimbangan tersebut dirasa tidak cukup untuk menjangkau pembangunan di seluruh wilayah Negeri Segantang Lada.

“Dengan APBD kita tersebut, kita tidak bisa optimal dalam melaksanakan pembangunan, karena dalam membangun wilayah yang berkarakteristik kepulauan membutuhkan anggaran yang sangat besar,” ujarnya.

Irwansyah menegaskan, pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas perlu menjadikan Provinsi Kepulauan Riau salah satu daerah prioritas dalam hal pembangunan wilayah 3T.

“Bagaimana caranya agar Kepulauan Riau inu bisa mendapatkan dukungan anggaran pembangunan infrastruktur atau yang lain yang lebih besar dari pemerintah pusat,” ucap dia.

Sementara itu, Anggota Komisi III lainnya, Suryani menilai, saat ini pemerintah pusat belum optimal dalam mengolah potensi yang ada di Kepulauan Riau.

“Kalau pemerintah pusat bisa lebih optimal lagi dalam mengolah potensi di Kepri maka akan ada hasil yang lebih besar lagi karena memang Kepri memiliki potensi yang sangat besar,” kata Suryani.

Ia mencontohkan mengenai persoalan labuh jangkar yang sampai saat ini belum ada kejelasan. Selain itu ia juga mencontohkan mengenai potensi perikanan yang ada di Kepulauan Riau, khususnya di wilayah perairan Natuna yang memang belum tergarap secara optimal.

Dengan begitu, pemerintah pusat diharapkan memiliki konsep khusus dalam melakukan pembangunan di wilayah Kepulauan Riau, mengingat wilayah ini terdiri dari 96 persen laut dan merupakan wilayah 3T.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pendanaan Bappenas, Erwin mengatakan, ABPD Kepulauan Riau sebesar Rp3,5 triliun memang dirasa sangat kecil. Ia menjelaskan bahwa, pemerintah provinsi bisa lebih mengoptimalkan lagi anggarannya.

“Provinsi jangan lupa di Kepulauan Riau ada BP Batam yang memiliki anggaran sebesar Rp1,8 triliun tiap tahunnya, nah dari sana provinsi bisa mengoptimalkan pembangunan terkhusus untuk wilayah Batam,” kata Erwin.

Bapennas melihat potensi di Kepulauan Riau tidak hanya dari sektor laut saja melainkan ada sektor pariwisata yang memang sampai saat ini belum optimal dalam pengembangannya. Erwin mengaku memang dalam mendukung sektor pariwisata tersebut membutuhkan infrastruktur yang memadai.

“Seperti di Lagoi, pemerintah provinsi bisa menggandeng swasta dalam membangun sektor pariwisata di daerah lainnya. Nanti pemerintah pusat mendukung pembangunan infrastrukturnya seperti jalan akses dan lain-lain,” ujarnya.

Terakhir, ia menambahkan bahwa sebenarnya saat ini Kepulauan Riau adalah salah satu wilayah yang menjadi prioritas dalam melaksanakan pembangunan oleh pemerintah pusat.

Ia menyebutkan, banyak proyek pemerintah pusat di Kepulauan Riau seperti pengembangan wilayah selat Lampa yang ada di Natuna. “Selain Natuna, di Batam pemerintah pusat saat ini tengah membuat design Aero City yakni mengintegrasikan Bandara Hang Nadim dengan Pelabuhan Batu Ampar," katanya.

(tan)


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews