China - Dugaan penindasan pemerintah China terhadap etnis minoritas muslim Uighur mendapat kecaman dunia internasional, terutama dari negara-negara Barat. Namun beberapa suara yang dianggap signifikan, yakni dari negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, dinilai minim. Demikian penuturan akademisi dari universitas di Australia.

Sebuah panel HAM PBB di Jenewa pada Agustus 2018 lalu memperkirakan sekitar 1 juta warga dari etnis Uighur, Kazakh dan minoritas lainnya diduga ditahan di Xinjiang, barat laut China sejak 2017.

Pakar kebijakan China Michael Clarke, dari Australian National University (ANU), mengatakan kepada ABC, kekuatan ekonomi China dan takut mendapat balasan, diduga menjadi faktor besar dalam diamnya negara berpenduduk mayoritas Islam untuk menyikapi isu Uighur. Selain itu, ada pula faktor pertimbangan politik, ekonomi dan kebijakan luar negeri.

"Kita menghadapai salah satu negara paling kuat di dunia," kata Michael Clarke, seperti dikutip dari ABC Indonesia, Rabu (26/12/2018).

"Sangat menyedihkan karena orang-orang Uighur mendapat perlakuan ini."

Sebaliknya, negara-negara Barat seperti Australia dan Amerika Serikat secara terbuka mengecam tindakan Pemerintah China di wilayah tersebut.

Investasi China di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara dari 2005 hingga tahun 2018 telah berjumlah AU$ 144,8 miliar.

Sementara di Malaysia dan Indonesia, jumlahnya AU$ 121,6 miliar dibandingkan periode yang sama, menurut lembaga think tank American Enterprise Institute, seperti dikutip dari ABC.net.au.

Beijing telah banyak berinvestasi di industri minyak dan gas milik negara Arab Saudi dan Irak, serta menjanjikan investasi berkelanjutan di seluruh Asia, Afrika, dan Timur Tengah.

"Tampaknya (itu dilakukan ) untuk menghentikan negara-negara ini secara terbuka mengkritik Beijing (terkait Uighur)," kata Michael Clarke.

(*)