Batam - Organisasi Masyarakat (Ormas) menolak rapat koordinasi yang dilakukan Kamar Dagang Industri (Kadin) Kota Batam. Insiden tersebut dipicu karena dalam rakor tersebut membahas pengangkatan Wali Kota Batam sebagai Ex-officio Kepala BP Batam.

Dengan suara keras, panglima Gagak Hitam pihaknya tidak terima pembahasan rakor Kadin yang dinilai menyimpang dari tema. Rakor tersebut dilaksanakan di Aston Hotel, Batam, Jumat (21/12/2018).

"Kami tidak terima, kenapa yang dibahas disini itu mengenai wali kota sebagai ex-officio kepala BP Batam," Teriak Udin.

Padahal undangan rakor tersebut membahas Perekonomian di Batam. Menurutnya Ketua Kadin Batam telah membohongi dirinya dan undangan lain.

"Dia (Ketua Kadin Batam) mengundang dengan tema Menyikapi Perkembangan Ekonomi Batam. Tiba - tiba berubah temanya, ini kan sudah menyalahi aturan," katanya.

Padahal penunjukan Wali Kota Batam sebagai Ex-officio Kepala BP Batam menurutnya dapat memberikan pengaruh besar bagi nasib masyarakat Kampung Tua. Seperti dirinya dan warga lain.

"Keuntungannya adalah masyarakat Kampung Tua akhirnya bisa memiliki tanah sendiri. Bahkan rumah yang sekarang ditempati oleh orang-orang tua Batam, hanya bersifat hak guna bukan hak milik. Apabila tidak membayar Uang Wajib Tahunan (UWT), tentunya orang tua kami itu diusir dari tempat tinggalnya," ucapnya.

Dengan alasan itu juga, pihaknya menolak rakor kadin tersebut. Ia meminta pihak kepolisian yang sudah sejak tadi bersiaga dapat membubarkan rakor tersebut.

"Saya sudah siap dengan konsekuensinya, dan saya minta Polisi segera membubarkan. Apabila tidak saya akan kembali lagi, dengan membawa massa sendiri untuk membubarkan itu. Saya tidak takut," kata dia.

Namun suasana yang sempat tegang tersebut hanya berlangsung sekitar 30 menit, Udin akhirnya meninggalkan lokasi rakor. Selanjutnya kegiatan rakor tetap berjalan.

(ret)