Batam - Tokoh Melayu Batam, JJ Zukriansyah, berharapPresiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mempertimbangkan kembali mengalihkan BP Batam ke Walikota Batam.

Pria yang disapa Jeje ini berpendapat, dualisme itu tidak ada karena masing-masing instansi sudah ada tugas pokok dan fungsi.

Zukri mengatakan, situasi Batam sudah sangat-sangat harmonis. Alasannya yang pertama adalah pada saat Walikota melakukan pelebaran, perbaikan dan perapian terhadap jalan-jalan di Kota Batam tidak ada menerima kesulitan apapun tentang tanah.

"Kita jangan menutup mata. Tanah Batam ini berdasarkan undang-undang FTZ, dikelola oleh BP Batam. Tidak ada hambatan, tidak ada yang namanya dualisme, semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah warga Batam bisa menikmati pelebaran jalan, tanpa ada sedikitpun perselisihan antara mereka," ujar JJ saat konfrensi pers di Kafe Gubrak, Kepri Mall lantai dua, Batam Kota, Batam, Rabu (19/12/2018) siang.

Contoh yang kedua kata Zukri adalah sama-sama menetapkan Tanjung Uma menjadi destinasi wisata.

"Tidak harmoniskah di situ? Terus menetapkan Kampung Tua Bengkong Sadai, serta menetapkan harga UWTO dengan serendah-rendah secara bersama-sama juga. Tidak harmoniskah di situ?" katanya.

Selanjutnya penyerahan Pasar Induk dan Masjid Raya oleh BP Batam ke Pemko Batam. "Dan Otorita mungkin berpikir lebih baik menyerahkan hal-hal yang bersifat untuk kepentingan orang ramai ke Pemko," ucapnya.

"Jadi harmonisasi ini sudah betul-betul pakem dan indah. Hanya saja saya ingin menasihati BP Batam, jangan kebanyakan eventlah. Yang lain sudah oke, event diremlah," ucapnya Zukri lagi.

Terkait peleburan BP Batam ke Pemko Batam, Zukri berharap itu hendakanya dikaji benar-benar.

"Semuanya itu harus Presiden perintahkan kepada menteri yang tidak terkait di dalam pemilu, untuk merumuskan rancangan Batam ke depan," katanya.

(ude)