Batam - Berbagai perubahan UU, PP dan regulasi belum dapat membuat Batam sebagai kawasan ekonomi yang kompetitif untuk investasi dan ekspor.

Hal ini diutarakan Umar Juoro dari Habibe Center dalam diskusi publik yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Indonesia, Rabu (19/12/2018) di Jakarta.

Diskusi ini membahas kebijakan pemerintah meleburkan BP Batam dan Pemko Batam. Menurutnya, pengalihan pengelolaan BP Batam kepada Pemko merefleksikan kekesalan pemerintah.

"Kekesalan terhadap permasalahan dualisme antara BP Batam dengan pemda yang tidak kunjung usai," katanya.

Pengalihan pengelolaan BP Batam menurutnya bisa menjadi awal kepastian yang mendukung perkembangan investasi dan ekonomi di Batam. Namun bisa juga memperpanjang ketidakpastian

"Tetapi bisa juga menjadi memperpanjang ketidakpastian pengelolaan Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas," kata Umar.

Namun, bagaimana pun Batam menurutnya, tetap menarik untuk tujuan investasi karena letaknya yang strategis. "Tetap berkembang atau tidak tentu saja bergantung pada kepastian usaha dan insentif," katanya.

Umar juga memaparkan ekonomi Batam memang saat ini mengalami perlambatan. "Tetapi kita yakin semua bisa kembali berkembang jika iklim investasi dapat lebih baik," katanya.

Diskusi ini mendatangkan beberapa pemateri berkompeten, seperti The Habibie Center, Ombudsman Loeda Ida, Ahli Hukum Tata Negara, Pengamat Kebijakan Publik dan direktur INDEF.

Habibie Center adalah suatu yayasan yang berupaya memajukan modernisasi dan demokratisasi di Indonesia.

Nama BJ Habibie sendiri memang tak lepas sebagai sosok yang berperan penting dalam sejarah BP Batam yang dulunya bernama Otorita Batam. BP Batam dibentuk pemerintah untuk mengembangkan Pulau Batam yang bersebelahan dengan Singapura ini.

(tan)