Batam - Komisi I DPRD Kota Batam akan memanggil Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air menyusul seringnya kebocoran pipa distribusi air milik ATB akibat terkena alat berat saat menggarap proyek infrastruktur.

Ketua Komisi I DPRD Batam, Budi Mardianto mengatakan bocornya pipa distribusi air itu sangat merugikan pelanggan air bersih di Batam. Pihaknya juga sudah mengecek langsung kondisi di lapangan.

Secara kelembagaan, DPRD Batam sudah Dinas BM-SDA untuk meminta pertanggungjawaban terkait kecerobohan pihak kontraktor yang mengerjakan proyek di kawasan Simpang Kabil tersebut.

"Namun anehnya, Dinas Bina Marga mengaku tak tahu apa-apa, dengan alasan proyek itu merupakan pekerjaan Kementerian PUPR," ujar Budi, Jumat (2/11/2018).

Memang, Budi mengakui bahwa proyek itu merupakan pekerjaan kementerian. Namun bukan berarti dinas terkait bisa lepas tangan.

Baca: Pipa ATB Bocor, Suplai Air di Daerah Ini Terganggu

Pada sisi lain, legislator asal PDI Perjuangan itu malah mendapat jawaban dari dinas tersebut yang justru terkesan menyalahkan ATB dalam memasang pipa distribusi air.

"Seharusnya dalam pengerjaan proyek ini, kontraktor harus melakukan koordinasi dengan ATB Kota Batam, ini tidak ada sama sekali," jelas Budi.

Budi menambahkan, Dinas BM-SDA  tidak memberitahukan perusahaan yang menjadi kontraktor dalam pengerjaan proyek tersebut, dengan alasan tidak tahu.

"Mereka seperti menutupi kontraktornya dalam pelaksanaan itu. Jadi ya kami duga ini ada unsur kesengajaan. Ngapain ditutup-tutupi," katanya.

Komisi I sedang menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sekaligus menyelidiki kontraktor pengerjaan proyek drainase tersebut. 

"Kita panggil juga Dinas Bina Marga tanya persoalan ini. Kebocoran ini bukan sekali melainkan sudah kesekian kalinya," katanya.

Pihak ATB juga mengakui kebocoran pipa mereka dikarenakan alat berat proyek pengerjaan drainase di Simpang Kabil.

(ret)