Batam - Realisasi vaksinasi Maesles dan Rubella (MR) di provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih rendah, terkhusus juga Kota Batam.

Untuk itu World Health Organization (WHO) dan United Nations International Children's Emergency Fund (Unicef) mengadakan Mid Term Review Kampanye Imunisasi MR Fase II.

Saat ini realisai vaksin MR di Kepri baru tercapai 50 persen, sementara untuk Batam baru 44 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Tjetjep Yudhyana mengatakan bahwa pihaknya juha sangat konsern untuk capaian vaksi MR di Batam, karena penduduknya paling banyak di Kepri.

“Jika Batam tak tercapai maka Kepri juga tak tercapai,” ujar Tjetjep di Sahid Hotel Batam Centre, Senin (21/10/2018).

Tjtejep menyampaikan bahwa program pemberian vaksin ini untuk mencegah penyebaran wabah MR di masyarakat. Bahaya yang ditimbulkam dari penyakit tersebut bisa menyebabkan kecacatan permanen, lumpuh, kebutaam dan kondisi kepala kecil.

“Akan sangat berbahaya jika itu menyerang  banyak orang, bukan hanya satu orang,” kata dia.

Bahaya lain yang ditimbulkan juga berupa keguguran, yang berlangsung tidak hanya sekali. Kemudian jika bayi itu lahir maka akan mengakibatkan cacat permanen.

Pada oktober ini, pihaknya menargetkan 95 persen anak di Kepri sudah imuninasisi MR. Namun pada kenyataanya, masih jauh dari harapan.

“Padahal waktunya sudah diperpanjang. walaupun waktu ditambah, percuma kalau situasinya banyak penolakan dari masyarakat dan tidak mendapat dukungan,” ucapnya.

Tjetjep memaparkan bahwa penolakan banyak terjadi salah satunya Kecamatan Sekupang. Ada 17 sekolah berbasis agama yang melakukan penundaan. Dinkes melakukan sosialisasi disekolah dengan mengundang orangtua siswa.

“Yang paling disayangkan para peserta sosialisasi hanya dari orantua yang setuju, yang tidak setuju malah tidak hadir,” jelasnya.

Namun itu tidak berlaku secara keseluruhan, Kecamatan Bulang menjadi wilayah dengan capaia tertinggi di Batam yaitu 87 persen.

“Hal itu berhasil karena RT, RW, Lurah, selalu turut serta dalam imunisasi MR,” kata dia.

Saat ini diakuinya MUI sudah mengembalikan fatwa tersebut. Tenaga medis juga sudah turun ke lapangan, baik sekolah maupun posyandu, namun tetap menghadapi penolakan.

“Kami berharap perangkat pemerintah, baik dari RT, RW, lurah, camat, kepala desa, kepala sekolah, silahkan menggiring masyarakat untuk mewajibkan imunisasi MR,” katanya.

(ret)