1.479 PTT dan THL Lingga Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan

1.479 PTT dan THL Lingga Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Staf Ahli Bidang Pariwisata, Koperasi dan Industri Kreatif, Idrus memberikan cendramata kepada Penjabat sementara (Pjs) Kepala Bidang (Kabid) Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan cabang Tanjungpinang, Yori Pratama (Foto:Ist/HumasPemkab)

Lingga - Sebanyak 1.479 Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga, Kepulauan Riau secara resmi sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Penjabat sementara (Pjs) Kepala Bidang (Kabid) Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan cabang Tanjungpinang, Yori Pratama mengatakan, secara prosedur layanan, manfaat, serta hak yang diterima peserta BPJS Ketenagakerjaan berbeda dengan peserta BPJS Kesehatan.

"Kalau BPJS Ketenagakerjaan ini, khusus melindungi pekerja dari kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun," kata dia kepada Batamnews.co.id, usai menggelar sosialisasi implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di Ruang Rapat Kantor Bupati Lingga, Rabu (17/10/2018).

Ia menjelaskan, 1.479 orang PTT/THL di Lingga yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan merupakan implementasi UU No. 24 Tahun 2011 tentang pelaksanaan program BPJS ketenagakerjaan khususnya Non ASN.

"Jadi, didalamnya itu termasuk tenaga sumber daya yang membantu program pemerintah, seperti penyuluh, pendamping desa, kader posyandu, serta kader KB," ujarnya.

Lanjutnya, perangkat desa, BPD, RT/RW, kepala dusun, seharusnya juga sudah bisa mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk iuran kepesertaan perangkat desa bisa melalui APBDes.

"Untuk PTT dan THL Kabupaten Lingga sudah dilindungi dengan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian," katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pariwisata, Koperasi dan Industri Kreatif, Idrus membuka secara resmi. Dalam sambutannya Idrus mengaku, sudah sepantasnya PTT dan THL Pemkab Lingga mendapatkan jaminan tersebut.

"Kehadiran PTT dan THL ini sangat membantu kerja Pemerintah. Jadi wajar kalau mereka kami lindungi dengan BPJS melalui APBD," katanya.

(ruz)


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews