Batam - Wali Kota Batam HM Rudi meminta ketegasan dari pemerintah pusat terkait status kawasan ekonomi di Batam. Ia juga akan menyurati Menteri Koordinator Perekonomian mengenai hal itu. 

Menurutnya, sampai saat ini belum ada kejelasan apakah akan menerapan pola Kawasan Ekonomi Khusus atau Free Trade Zone.

"Apakah mau FTZ atau KEK, Kalau jadi katakan jadi. Kalau tidak, ya tidak. Jadi orang (pengusaha dan investor) tak menunggu-nunggu," ujar Rudi di Gedung Wali Kota Batam, Rabu (3/10/2018).

Semenjak Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo dilantik setahun lalu, belum ada pembahasan lanjutan mengenai status kawasan ekonomi Batam.

"Sepertinya sudah berhenti. Sejak Pak Lukita dilantik Oktober 2017, tak ada pembahasan sekalipun di Kemenko," katanya.

Akibat belum jelas status Batam ini, banyak pengusaha-pengusaha besar yang ingin status Batam ada kejelasan.

“Makanya Pak Menko Perekonomian bisa mendudukan persoalan ini,” kata dia.

Namun ia tetap menginginkan Batam menjadi KEK. Menurutnya FTZ sudah tidak menarik lagi, stimulan KEK dinilai lebih jelas.

"Stimulan FTZ di pelabuhan saja. Ada PPN dan PPnBM. Tempat lainnya tak ada. Sementara ini digunakan untuk satu Batam, kalau KEK sampai ke daerah KEK-nya pun ada. Pembebasan pajak dan fasilitas lainnya,” jelasnya.

Ia berharap persoalan ini segera diselesaikan. Rudi pun menaruh harapan Menko Darmin bisa mengingat kembali persoalan terkait kebijakan tersebut. Dari Pemko Batam sendiri, lanjutnya, sudah sering berkirim surat kepada Menko Perekonomian.

"Kami menanyakan perkembangannya. Jadi atau tidak transformasi dari FTZ ke KEK. Ini kami mau kirim surat lagi,” ucapnya.

(ret)