Batam - Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto meminta Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2017. 

Sebelumnya, DPRD Kota Batam mengkritik kinerja keuangan APBD 2018 yang mengalami defisit sekitar Rp268 miliar dan realisasi pendapatan yang masih di bawah target hingga semester I/2018.

"Kami yang kebingungan. Kabar yang beredar, katanya, defisit. Kami perlu tahu juga apa yang defisit itu," kata Nuryanto di DPRD Kota Batam, Selasa (7/8/2018).

Pihaknya juga telah menghubungi Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Batam, Wan Darussalam terkait kabar tersebut dan meminta agar segera mengajukan ke DPRD agar dilakukan pembahasan.

Nuryanto mengkritik bahwa seharusnya Pemerintah Daerah memiliki perencanaan yang matang. Untuk merumuskan program, seharusnya disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada agar pembangunan berjalan tepat sasaran.

"Harus ada komitmen dari Pemda bahwa perencanaan harus berbanding lurus dengan pendapatan kita," katanya. 

Ia juga mengatakan, jika nanti harus dilakukan rasionalisasi anggaran, maka harus selektif memilih program yang akan dicoret. Program yang langsung berhubungan dengan masyarakat harus dipertahankan.

"Sedangkan kegiatan seperti ceremony atau peningkatan SDM, Bimtek dan lainnya, lebih baik ditiadakan saja," katanya.

Selain itu untuk penerapan pajak online juga harus berjalan maksimal agar potensi kebocoran dalam penerimaan kas daerah dapat diminimalisir.

"Targetnya 100 WP (wajib pajak). Tapi masih sekitar 60 seperti hotel, tempat hiburan dan lainnya," katanya.

Disisi lain juga perolehan BPHTB juga belum maksimal, Pemko Batam beralasan permasalahan pengurusan Izin Peralihan Hak (IPH) di BP Batam juga masih sering tersendat.

“Padahal BP Batam sudah mengatakan tidak ada masalah, kami jadi bingung, kami minta Pemko Batam dan BP Batam bisa menyelesaikan bersama,” ucapnya.

(ret)