Tanjungpinang - Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diperkirakan mengalami defisit sekitar Rp 400 miliar setelah sejumlah target penerimaan tidak dicapai hingga saat ini.

Ia juga menegaskan kondisi tersebut juga diperparah dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara yang mencapai Rp 58 miliar.

Menurut dia, defisit anggaran disebabkan dana perimbangan yang diperoleh Kepri drastis menurun, dan target penerimaan dari labuh jangkar tidak terealisasi.

"Dana perimbangan yang diterima Kepri jauh di bawah target, turun sekitar Rp300 miliar," ujar dia, Senin lalu di Tanjungpinang yang dikutip dari antarakepri.

Baca juga:

Satpol PP Amankan Gelandangan Kawasan Kepri Mall

10 Penyakit Paling Mematikan di Indonesia, Nomor 5 Bikin Kaget

Selain itu, terkait target penerimaan labuh jangkar, Jumaga menegaskan sumber pendapatan dari labuh jangkar dimasukkan dalam pos penerimaan APBD tahun 2018, karena mendapat jaminan dari Dinas Perhubungan Kepri. 

Namun ternyata labuh jangkar sampai sekarang masih dikelola pemerintah pusat sehingga pendapatan dari sektor itu tidak masuk ke Kepri.

"Sudah beberapa kali pendapatan labuh jangkar dimasukkan dalam penerimaan daerah, namun ternyata gagal. Padahal Dinas Perhubungan Kepri jamin akan mendapatkannya," ucapnya, yang diusung PDIP.

Jumaga mengemukakan persoalan defisit anggaran ini sudah dibahas bersama tim anggaran pemerintah daerah, namun belum menyentuh pada persoalan teknis. Persoalan teknis dibahas bersamaan dengan pembahasan anggaran perubahan tahun 2018.

(*)