BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Tidak semua kalangan pengusaha menolak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam. Ada juga yang lebih setuju Free Trade Zone (FTZ) tetap dipertahankan yaitu Wakil Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Kepri Yuhendri.

Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak meminta agar semuanya melepaskan kepentingan masing-masing.

“Mari semuanya sama-sama membicarakan Batam, bagaimana membangun Provinsi Kepri dan Batam, itu yang penting,” ujar Jumaga di Sagulung, Sabtu (26/5/2018).

Ia mengaku tidak mempermasalahkan Batam tetap FTZ atau berubah menjadi KEK. Namun yang penting menurutnya yaitu kepentingan masyarakat dan pelaku usaha.

“Pelaku usaha yang kita butuhkan kalau masyarakat tinggal terima hasil aja, FTZ kan tetap, kembangkan aja jadi FTZ Plus-plus,” katanya.

Saat ditanyakan mengenai fasilitas FTZ yang tidak berdampak pada harga kebutuhan pokok.

Jumaga menyebutkan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok itu berlaku secara global, tidak hanya di Batam saja.

“Bukan karena fasilitas FTZ yang tidak berdampak di Batam, tapi kondisi ini global, apalagi karena menjelang Lebaran, jadi wajar harga kebutuhan pokok menjadi mahal,” katanya.

Menanggapi penolakan yang dilakukan Pengusaha terhadap KEK, Ia meminta agar sebaiknya Menteri Koordinator (Menko) perekonomian meninjau ulang dan membahas kembali KEK di Batam.

“Menko Perekonomian yang membawahi Dewan Kawasan sebaiknya mengundang para pengusaha untuk mendengarkan apa yang diinginkan saat ini,” jelasnya.

Ia menekankan pemerintah hanya menyiapkan fasilitas. Tidak boleh hanya selera pemerintah.

Pengusaha pro FTZ meyakini dengan status KEK justru sembako akan lebih mahal. Begitu juga barang-barang elektronik serta kendaraan, juga akan bertambah tinggi. 

Pasalnya sejumlah kelebihan atau pajak-pajak diperlakukan normal terhadap barang yang selama ini bebas PPN dan PPnBM.

(ret)