Polemik FTZ atau KEK?

Wakil Ketua Kadin Kepri Setuju FTZ Dihapuskan Diganti KEK

Wakil Ketua Kadin Kepri Setuju FTZ Dihapuskan Diganti KEK

Yuhendri, Wakil Ketua Kadin Kepri (Foto: Batamnews)

BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Ketua Himpunan Saudagar Minang (HISMI) Batam Yuhendri menyatakan setuju dengan penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam. 

Selama ini Free Trade Zone, kata Yuhendri, hanya dinikmati segelintir pengusaha. 

"Sedangkan harga sembako tetap mahal," ujar Yuhendri yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Kepri kepada batamnews.co.id, Jumat (25/5/2018).

Selain itu, menurut Yuhendri, FTZ juga tak memberikan apapun kepada pemerintah. Bahkan pajak yang seharusnya disetorkan mencapai triliunan dari Batam justru tidak ada.

"Pajak juga ke negara tidak ada," ujar Yuhendri. Menurut Yuhendri, ia adalah salah satu pengusaha yang setuju FTZ dihapuskan.

"Saya setuju KEK Batam, hapuskan FTZ," ujar mantan Ketua Gema Minang ini.

Yuhendri menyebutkan, selama ini yang menjadi masalah ketika FTZ, pengawasan lebih susah. "Banyak pelabuhan tikus," ucapnya.

Yuhendri mengatakan, KEK kemudian diserahkan ke BP Batam sedangkan yang berada di luar KEK diserahkan ke Pemko Batam.

Sebelumnya sejumlah pengusaha, baik Apindo Kepri, Kadin Kepri, Kadin Batam, serta pengusaha sektor lainnya, sepakat menolak penerapan KEK. KEK dianggap bakal merugikan Batam. 

Para pengusaha tersebut kemudian membentuk Ketua Tim Revitalisasi dan Optimalisasi FTZ untuk tetap mempertahankan FTZ kedepannya.

(btn)

 

 

 


Komentar Via Facebook :

Berita Terkait

close

Aplikasi Android Batamnews