BATAMNEWS.CO.ID, Bintan - Kantor Desa Lancang Kuning, Bintan, Kepulauan Riau, digeruduk oleh puluhan warganya, kemarin malam. Kedatangan warga secara mendadak itu untuk mempertanyakan penggunaan dana desa yang dinilai tidak ada kejelasan dan tidak transparan.

Salah seorang warga, Sugito mengaku sangat kecewa dengan kinerja aparatur desa. Sebab pembangunan yang dilaksanakan tidak melibatkan warga sekitar desa. Bahkan beberapa pembangunan yang dikerjakan dengan dana desa itu dinilai tidak layak dan terkesan asal-asalan.

"Pembangunan fisik yang dikerjakan sangat tidak layak dan pengelolaan usaha tak jelas jalannya. Inilah yang ingin kami pertanyakan kepada kepala desanya (kades)," ujarnya di Kantor Desa Lancang Kuning.

Proyek fisik yang dikerjakan namun tidak selesai dan tak berfungsi itu ada 3 yaitu pembangunan drainase, pembangunan batu miring, dan pembangunan lapangan voli yang tidak sesuai standar.

Kemudian usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kini sudah tidak berjalan dan aliran uangnya juga tidak ada kejelasan hingga saat ini.

"Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang terdekat aparatur desa itu banyak bermasalah. Kami ingin semua pengguaan anggaran desa dipublikasikan. Sehingga bisa diketahui alirannya kemana saja," jelasnya.

Suwarsono atau Son juga mempertanyakan penggunaan anggaran desa untuk pembangunan. Selama ini aparatur desa tidak mensosialisikan proyek yang dikerjakan. Kemudian juga tidak melibatkan seluruh unsur warga.

"Ini terkesan aparatur desa hanya melibatkan orang-orang itu saja atau orang dekat," katanya.

Warga menginginkan agar seluruh pembangunan yang bersumber darai dana desa melibatkan seluruh warga. Pastinya sesuai kemampuan dan kapasitas pembangunan yang ada. 

"Jangan hanya melibatkan segelintir orang saja," katanya lagi.

Sesuai aturan

Kepala Desa Lancang Kuning, Kholili Bunyani mengatakan penggunaan dana desa tahun ini sudah sesuai dengan yang ada di plang APBDes. Hanya saja saat ini memang ada miskomunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. 

"Anggaran sudah dipergunakan sesuai dengan aturan dan pos-pos anggaran yang ada," ucapnya.

Sedangkan anggaran dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Lancang Kuning untuk tahun 2016 lalu hingga saat ini belum jelas pelaporan pertanggungjawabannya. 

Anggaran BUMDes sebesar Rp 250 juta hingga saat ini masih dilakukan verifikasi oleh tim khusus untuk menentukan sejauh mana penggunaan dan sisa anggaran yang ada.

"Untuk BUMDes yang lama sudah tidak berjalan dan sudah kami bentuk pengurus yang baru. Namun untuk penggunaan anggaran tahun 2016 masih dicek lagi," sebutnya.

Dijelaskannya, 2016 BUMDes Lancang Kuning melakukan usaha pertanian jagung dan juga penjualan beras Bulog, namun kedua usaha tersebut sudah tidak berjalan lagi.

Dia berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Pengurus dan pengawas BUMDes yang lalu juga sudah pihaknya panggil. Namun masalah ini diserahkan dulu ke tim verifikasi agar diketahui hasilnya.

Diharapkan permasalahan ini juga dapat diselesaikan segera, agar pengurus BUMDes yang baru dapat bekerja sesuai tugas dan fungsinya.

"Seharusnya memang 2017 lalu sudah ada laporan pertanggungjawaban soal pengelolaan BUMDes ini. Namun pengurus dan pengawasnya tak kunjung melaporkan," jelasnya. 

(ary)