https://www.batamnews.co.id

BP Batam Siap Luncurkan Perizinan Terintegrasi Hingga ke Kementerian

Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo (Foto: Batamnews)

BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Kota Batam sebagai Pilot Project Online Single Submission (OSS) sudah siap untuk menjalankan proses perizinan dan terintegrasi ke semua kementerian dan lembaga.

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan sudah melakukan persiapan sejak Desember 2017 lalu.

“Batam menjadi satu dari tiga daerah yang mengapilkasikan OSS, semua sudah siap, dan Sumber Daya Manusia (SDM) juga sejak Desember lalu, dan kami minta Batam untuk menjadi Pilot Project,” ujar Lukita usai menghadiri Bisnis Forum yang dilaksanakan Himpunan Kawasan Industri (HKI) dan BP Batam di Nagoya Hill Hotel, Rabu (2/5/2018). 

Sebelum nantinya akan diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 20 Mei mendatang, pihaknya sudah siap, hanya saja tinggal mengintegrasikan proses perizinan di Pemerintah Kota Batam.

“Masing-masing tinggal diintegrasikan, misalnya perizinan lingkungan, izin pembangunan, itu kan ada di Pemko, kita bicara I23J, lalu yang berkaitan izin usaha perdagangan itu kami sudah siap,” katanya.

Staf Khusus Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady mengatakan, hadirnya OSS dapat merasionalkan perizinan. 

“Semua terintegrasi dan terpusat. Dan satu standar aturan bisnis proses maupun referensi data sistem perizinan berusaha,” ujar Edy. 

Selain itu OSS dapat mengifisiensi waktu dalam hal perizinan, ia mencontohkan satu perizinan ada 52 prosedur dan 42 prosedur harus menyertakan fotokopi Aata pendirian perusahaan.

“Hal ini sangat merepotkan, sehingga di OSS tidak akan seperti ini lagi,” jelasnya.

Ketua umum HKI, Sanny Iskandar menyambut baik dengan adanya OSS, dan berharap dapat segera diaplikasikan. 

“Jadi tanggal 20 Mei ini akan diresmikan, mudah-mudahan tidak tertunda lagi, karena kemarin jadwalnya pada akhir April dan sekarang dimundurkan lagi,” ujar Sanny.

Ia juga berharap OSS ini sudah dipersiapkan baik secara infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia (SDM). 

“Kesiapan infrastruktur juga sangat penting, dan juga harus ada reformasi Undang-undang, kemungkinan akan ada regulasi baru ataupun revisi UU,” jelasnya.

(ret)