BATAMNEWS.CO.ID., Batam - Badan Pengusahaan) BP) Batam sedang membahas perubahan peraturan kepemilikan properti bagi Warga Negara Asing (WNA) di Batam. Bukan hanya pekerja, WNA yang tidak bekerja nantinya juga bisa memiliki properti di Batam.

Selama ini, syarat kepemilikan properti di Batam bagi WNA adalah harus bekerja di Batam dan memiliki Kartu izin tinggal terbatas (Kitas). Nantinya, WNA yang tidak bekerja di Batam juga diperbolehkan.

"Masih dalam pembahasan, belum diberlakukan,” ujar Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo usai acara Batam Investor Summit di Club House Orchard, Batam Centre, Senin (23/4/2018).

Lukita mengatakan bahwa aturan tersebut belum diberlakukan karena masih dalam pembahasan oleh pihak berwenang yang dalam hal ini kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Imigrasi.

Hal ini dilakukan BP Batam untuk mendorong WNA untuk memiliki properti di Batam. Namun hal ini masih terganjal mengenai penjamin properti. Sedangkan Real Estate Indonesia (REI) khusus Batam tidak dapat menjamin karena memerlukan Kitas bagi yang bukan pekerja.

Menurut Lukita, sebagai Lembaga Negara, BP Batam dapat memberikan jaminan. Selain iti, BP Batam jug memiliki Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Batam.

“Kami bisa (memberikan jaminan) karena (kami adalah) lembaga pemerintah, kedua lahan di batam semua HPL dibawah BP,  dan (BP Batam) berkewajiban memonitor orang asing,” ujarnya.

Sejauh ini, minat WNA khususnya Singapura terhadap properti di Batam cukup besar. Hal ini karena harga jual properti di Batam masih sangat murah dibandingkan dengan Singapura.

WNA Singapura yang ingin memiliki properti di Batam kebanyakan adalah orangtua yang ingin menghabiskan masa tuanya di Batam.

“Misalnya harga apartemen Rp 1 miliar, bisa Rp 6 miliar di Singapura dengan luasan yang sama, karena lahan terbatas, sementara kita masih ada,” jelasnya.

Lukita mengatakan, dalam penerapan aturan tersebut, Indonesia bisa mencontoh negara-negara tetangga yang sudah terlebih dahulu menerapkannya, seperti di Malaysia misalnya .

(garet/deb)