BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Pemko Batam dan DPRD Batam sepakat menaikkan sejumlah pajak-pajak daerah. Tak terkecuali pajak hiburan. Kenaikan ini di tengah lesunya perekonomian dan industri pariwisata di Batam, Kepulauan Riau.

"Ini sangat bertolak belakang dengan semangat Pemko sendiri untuk menggenjot sektor pariwisata," ujar Ir Cahya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepulauan Riau, kepada batamnews.co.id, Minggu (11/3/2018).

Cahya menuturkan, kebijakan ini tentu saja bisa mengancam industri pariwisata yang sudah eksis. 

"Rasanya bukan langkah populer zaman now menaikkan pajak untuk menggenjot pemasukkan APBD," ucap Cahya. 

Cahya mengatakan, kenaikan pajak yang sampai 35 persen, terkesan tidak manusiawi.  "Sebut contoh refleksi dan pijat,  para terapis mijit sampai keluar keringat, Pemko asal mungut 35 persen dari hasil keringat mereka, kan kasian," kata Bos Arsikon Group ini. 

Cahya menuturkan, Pemko harusnya fokus kepada meningkatkan pelayanan untuk menaikkan pendapatan APBD.

Misalnya, kebijakan membangun infrastuktur, otomatis harga tanah juga ikut naik, sehingga pajak PBB juga naik dengan sendirinya.  "Itu baru kebijakan yang tepat," ujar Cahya. 

Begitu juga, kata Cahya, untuk pajak-pajak hiburan, sebaiknya diterapkan sistim yang ketat agar para pengusaha lebih taat membayar pajaknya.

"Misalnya dengan sistem online. Pajak tidak perlu dinaikkan, tetapi ketaatan membayar pajak itu yg diedukasi dan diawasi dengan ketat," katanya.

Apindo pun berharap, Wali Kota Batam dan DPRD Batam bisa mempertimbangkan kembali kebijakan yang tidak populer ini. 

"Kota Batam yang akan dikembangkan sebagai salah satu tujuan wisata nasional setelah Bali, justru banyak kebijakan yang harus kita dorong ke pusat agar Batam diberi keistimewaan karena status FTZ," ucapnya. 

Menurut Cahya, Batam harus dibuat istimewa, untuk itu kebijakan-kebijakan pemerintah daerah juga harus mempunyai semangat yang sama.

(snw)