Batamnews > Sumatera Utara
Pemkab dan DPRD Bintan Bersitegang Terkait Perubahan SOTK 2018
BATAMNEWS.CO.ID, Bintan - Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) 2018 yang dilakukan DPRD Bintan dengan Pemkab Bintan diwarnai bersitegang, Rabu (27/12/2017).
Dalam RDP itu, Pemkab Bintan ngotot jika jumlah SOTK 2018 harus bertambah. Sedangkan Panitia Khusus (Pansus) SOTK DPRD berkeinginan agar jumlahnya berkurang. Mengingat anggaran di tahun depan perlu diefisiensi.
"RDP itu tak menghasilkan kesepakatan bersama (deadlock). Karena lembaga eksekutif dan legislatif memiliki pandangan yang berbeda tentang SOTK tahun depan," ujar salah satu staf DPRD Bintan, Kamis (28/12/2017).
Sementara, Wakil Ketua I DPRD Bintan, Agus Wibowo mengatakan DPRD menginginkan agar jumlah OPD dikurangi. Sehingga penggunaan APBD 2018 bisa terfokuskan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain, Pemkab Bintan ingin mengajukan revisi agar jumlah OPD itu bertambah.
"Saat ini Pemkab Bintan memiliki 28 OPD ditambah 10 kecamatan. Jumlah OPD yang ada saat ini sudah banyak sehingga harus dikurangi bukan ditambah," katanya.
Dalam pengajuan revisi, Pemkab Bintan bersikukuh agar OPD. Diantaranya dibentuk dinas baru yaitu Dinas Kominfo. Kemudian, DPMPTSP yang disahkan penggabungannya antara perizinan dan tenaga kerja pada 2016 lalu dapat dipisahkan kembali.
Lalu, BPBD dihapuskan. Sedangkan tugas pokok dan fungsinya akan diakomodir ke Satpol PP dan Dinas PUPR. Selanjutnya, mereka menginginkan juga kenaikan tipe untuk DPMD, dari tipe C menjadi B.
Sedangkan usulan yang diberikan DPRD untuk pengurangan OPD yaitu Bagian Kominfo tidak dijadikan dinas baru tetapi tetap berada di bawah naungan Setdakab.
Berikutnya, Disbudpora dileburkan. Untuk kebudayaan digabung ke Dispar dan pemuda dan olahraga masuk di Disdik. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan juga dileburkan ke Dinas Pertanian.
"Kalau DPMPTSP itu kami setuju dipisah. Perizinan sendiri dan Disnaker sendiri. Tapi BPBD harus dihapus dan Kominfo tetap dibawah Setdakab. Apabila OPD berkurang, kan bisa efisiensi anggaran di tahun depan," jelasnya.
Pria yang sering disapa "AW" ini menambahkan pada 2018 mendatang perlu program pembangunan untuk memberikan fasilitas umum yang lebih maksimal kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan.
(ary)
Berita Terkait :
PT Japfa Investasi Rp 43 Miliar Bangun Industri Penetasan Telur Ayam di Bintan
Kemenhub Setujui Pembanguan Pelabuhan Bongkar Muat Teluksasah, Mulai 2018
Gallant Venture Buka Galangan Kapal di Lobam, Serap 600 Tenaga Kerja
Diduga Pesta Sabu di Kos, 4 Cewek Digerebek Warga dan Polisi di Karimun
Seorang Pria Digiring ke Polres Tanjungpinang Gegara Status Sindir Wiranto di FB
Kesaksian Sopir Taksi yang Antar Waria Bunuh Diri ke Jembatan Barelang
Ngeri, Kontainer Lepas dari Truk Timpa Sepeda Motor di Simpang Fanindo
Komentar Via Facebook :
Sabtu, 12 Oktober 2019 12:57 WIB
Batam Great Sale Dongkrak Penjualan Pedagang Retail
Batam - Batam Great Sale yang sudah berlangsung selama seminggu memberikan dampak yang signifikan pada penjualan Oktober 2019 sejumlah pedagang retail.
Head Store 3 Second, Hari
Jumat, 18 Oktober 2019 10:00 WIB
Mahasiswi STIE Raih Juara Pertama Lomba Karya Tulis Ilmiah Pemko Tanjungpinang
Tanjungpinang - Mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang meraih juara satu perlombaan karya tulis ilmiah kategori mahasiswa atau umum, Kamis
Kamis, 17 Oktober 2019 14:21 WIB
Pemilik Ribuan Mikol dan Balpres yang Ditegah BC Karimun Misterius
Karimun - Puluhan balpres (pakaian bekas eks impor) dan ribuan kaleng minuman beralkohol ditegah Bea Cukai Karimun. Namun petugas belum mendapat pemilik barang yang ditangkap
Jumat, 18 Oktober 2019 12:06 WIB
Malaysia Hapus Peta China dari Film Abominable
Kuala Lumpur - Film animasi Abominable memicu kontroversi di Malaysia dan Vietnam. Pemicunya adalah munculnya peta Republik Rakyat China Selatan yang kontroversial.
Dalam film itu
