BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengaku heran dengan pandangan negatif terhadap pemerintahan Joko Widodo. Padahal di luar negeri, Jokowi mendapat pujian.

Hal itu tak lepas dari upaya pemerintah tengah membangun basis ekonomi nasional dalam merealisasikan visi masyarakat yang adil dan makmur.

Tidak jarang, lanjut Wiranto, Presiden mendapat apresiasi dari dunia internasional.

Hal tersebut disampaikan Wiranto saat membuka silaturahim nasional Junior Chamber International (JCI) Indonesia 2017 di Hotel Sahid, Jakarta Selatan, Senin (31/7/2017).

"Presiden Jokowi itu dipuji dunia internasional. Tapi di dalam negeri kok dihujat? Dibilang banyak hutang, diktator dan tidak demokratis," ucap Wiranto.

Menurut Wiranto, pemerintah tidak menutup mata dengan adanya kesenjangan sosial antara kaya dan miskin.

"Adil dan makmur itu sulit dicapai. Adil dalam kemakmuran itu tidak mudah. Setiap Presiden selalu ingin menciptakan adil dan makmur. Pemerintah ingin membangun basic ekonomi baru, sementara ekonomi dunia sedang tidak begitu baik," ujar Wiranto.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengimplementasikan visi misi Presiden Joko Widodo yang ada dalam Nawacita melalui beberapa konsep pembangunan.

Wiranto menjelaskan, program Nawacita yang menjadi visi misi pemerintah telah dijabarkan dalam beberapa konsep.

Pertama, pembangunan dari daerah pinggiran dan pemerataan harga kebutuhan antara daerah di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.

Dia mencontohkan, harga BBM di Wamena saat ini tidak lagi jauh berbeda dengan harga BBM di Pulau Jawa.

Sementara, pemerintah juga menggenjot pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan, termasuk pembangunan markas militer.

Kedua, sinergi antara pengusaha atau konglomerat dengan UMKM.

"Sedang digodok konsepnya itu seperti apa. Ada kemauan yang kuat pemerintah untuk wujudkan masyarakat adil dan makmur," tuturnya.

Ketiga, pemangkasan regulasi yang dinilai menghambat investasi di dalam negeri.

"Dalam setiap rapat, preside selalu mengingatkan, pangkas izin yang tidak perlu. Percepat izin investasi yang berbulan-bulan. Kalau perlu sejam selesai," kata Wiranto.***

(snw)