Karimun - Ketua DPRD Karimun HM Asyura dan Wakil Ketua Hazmi diusir pihak manajemen PT Saipem Indonesia Karimun Branch (SIKB) beberapa hari lalu. Kejadian itu mendapat perhatian dari anggota DPR RI Dwi Ria Latifa.

Dwi Ria mengatakan hal tersebut tak perlu terjadi apabila pimpinan DPRD tahu prosedur sebelum melakukan sidak. Menurut Dwi Ria Latifa, perusahaan sekelas Saipem tentu saja memiliki prosedur baku dalam menerima tamu.

'Sidak sih boleh, tapi lihat dulu apa permasalahannya. Tidak seenaknya datang tanpa diinformasikan terlebih dahulu kepada perusahaan tersebut, apalagi perusahan asing mereka mempunyai prosedur baku yang harus dilalui. Perasaan saya Bupati saja harus lapor dulu, tidak mungkin perusahaan itu mengusir apalagi Ketua DPRD Karimun,' kata Dwi Ria baru-baru ini di di Tanjungbalai Karimun. 

Dwi Ria Latifa mengatakan, bila ada laporan dari masyarakat, pihak DPRD tak bisa serta merta mendatangi perusahaan, namun yang harus dikonfirmasi adalah pihak eksekutif. Kemudian dilakukan pengecekan bersama-sama.

“Ya jangan dipaksakanlah. Masak Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak tau fungsi legislatif, mana sudah tiga periode. Jangan bikin sensasi, Karimun ini sudah cukup terkenal sebagai daerah investasi di Pusat,' kata dia.

[yon]