Batam Darurat Ekonomi; Walikota Cuma Diberi Harapan oleh Presiden Jokowi

Ribuan orang korban PHK yang tengah menunggu panggilan interview di Harmoni One, Batam (Foto: Yogi ES/Batamnews)

BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan telah melapor kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Menteri Koordinasi Ekonomi Darmin Nasution tentang ekonomi yang memburuk di pulau ini, meski telah dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Saya menggarisbawahi laporan saya bahwa Batam dalam keadaan darurat. Pemerintah pusat perlu segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan Batam," kata Rudi di Batam, Kepulauan Riau, Kamis, sebagaimana dikutip thejakartapost.com.

Memburuknya ekonomi di Batam ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Batam yang cuma 2,02 persen pada kuartal kedua 2017, padahal pada kuartal keempat 2016 pertumbuhan masih di 5,24 persen.

Bahkan, pada tahun ini telah tutup 34 perusahaan. Tiga perusahaan asing juga terseok-seok kesulitan pekerjaan. Akibatnya terjadi PHK besar-besaran. Angka pengangguran disebutkan mencapai ratusan ribu.

"Dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Batam baru-baru ini, saya menceritakan tentang PHK besar-besaran dari penutupan pabrik. Dia berjanji akan segera bertindak, tapi janji itu belum terpenuhi," Rudi menambahkan.

Rudi mengatakan dualisme kepemimpinan Batam - pemerintah kota Batam dan Otoritas Kawasan Perdagangan Bebas Batam (BP Batam)- berkontribusi pada pita merah yang panjang bagi investor dalam menangani birokrasi.

Secara terpisah, Ketua Kadin Kepri Achmad Ma’ruf Maulana juga mengeluhkan BP Batam. Bahkan Kadin Kepri meminta pemerintah membubarkan saja BP Batam. Sebab ia menilai tidak membawa manfaat sama sekali, selain hanya menyusahkan pengusaha saja.

Sedangkan Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Abidin Hasibuan, menyoal tingginya upah buruh menjadi masalah utama di Batam.

"Upah minimum Batam adalah yang tertinggi ketiga di ASEAN, setelah Singapura dan Brunei Darussalam. Pemerintah mengabaikan hal ini,. Pemerintah harus netral. Seharusnya tidak selalu berpihak pada pekerja," katanya. ***

SHARE US :