https://www.batamnews.co.id

Editorial

Mengapa BP Batam Seolah Jadi Public Enemy?

Walikota Batam Rudi dan Kepala BP Batam Hatanto (Foto: Ilustrasi/Batamnews)

KISRUH antara BP Batam dengan lembaga pemerintah di Kepulauan Riau semakin meruncing. Tidak saja Walikota Batam Rudi yang terang-terangan menunjukkan ketidaknyamanannya dengan keberadaan BP Batam, namun juga Gubernur Kepri Nurdin Basirun mulai ikut menyerang lembaga yang pernah dipimpin BJ Habibie tersebut.

Bahkan dalam sebuah kesempatan Nurdin mengatakan, pernah mengundang pimpinan BP Batam, namun tak pernah hadir. Belum lagi soal kebijakan BP Batam. Bahkan Nurdin pun tak lagi segan merebut pajak air permukaan dari yang selama ini, bertahun-tahun dipungut BP Batam.  

Rudi kerap mengkritik mengenai pengenaan UWTO terhadap permukiman warga Batam. Rudi sudah terlanjut berjanji. Dalam setiap janji kampanyenya Rudi kerap melontarkan akan berjuang membebaskan warga Batam dari pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita Batam itu.

Bahkan Rudi sempat mengerahkan para RT dan RW untuk menentang dan meminta BP Batam mencabut UWTO tersebut.

Baru-baru ini, lembaga yang mengurusi persoalan investasi dan lahan di Batam itu, juga diterpa isu tak sedap. Sejumlah pihak menghembuskan rumor mengenai isu perombakan pimpinan BP Batam.

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad juga memberi sinyalemen mengenai isu yang sama. “Nanti bakal ada perubahan besar, semoga Batam bisa lebih baik,” ujar Amsakar dalam sebuah acara safari ramadan di Batam. 

Namun kalimat Amsakar itu bersayap. Tidak jelas ditujukan kepada siapa, apakah masih kepada pimpinan BP Batam atau bukan.

Sementara itu Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro mengakui dirinya terus digoyang untuk dicopot. Ia dihantam dari berbagai penjuru mata angin. 

Gerakan-gerakan itu terlihat masif. Kendati demikian ia merasa sudah terbiasa dengan isu tersebut. “Sudah sering saya dengar, ada yang menginginkan saya dicopot,” ujar Hatanto dalam sebuah kesempatan kepada wartawan.

Walikota Batam Rudi mengenai isu yang santer dihembuskan mengenai pergantian pimpinan BP Batam tampak dingin mengomentari hal tersebut. Rudi mengaku tak tahu menahu soal itu.

Kata Rudi, ia tak pernah diundang Ketua Dewan Kawasan (DK) PBPB (Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) yang dijabat Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam setiap rapat.

Padahal dia sendiri adalah salah satu anggota DK PBPB. "Saya tidak tahu sama sekali, belum pernah juga diundang rapat terkait hal tersebut," ujar Rudi di kantor Walikota Batam, Selasa (13/6/2017). 

Rudi pun enggan mengomentari mengenai kinerja pimpinan BP Batam saat dijabat Hatanto. Rudi merasa bukan ranahnya menilai Hatanto. Semua kewenangan berada pada ketua DK PBPB, kata dia. 

"Bukan hak saya untuk menilai, itu pak Darmin (Menko Perekonomian) yang akan menilai hal tersebut," imbuh Rudi. 

Sejumlah pengusaha pun menilai kepemimpinan Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro juga bermasalah. Bahkan penyelesaian lahan yang bermasalah pun bisa menelan waktu hingga dua tahun lebih.

Sejumlah pengusaha dari Kadin Kepulauan Riau dan Apindo Kepri menjerit. Urusan birokrasi terasa dipersulit. Tidak terkecuali elemen masyarakat Batam pun bereaksi terhadap kebijakan-kebijakan yang ditelurkan BP Batam belakangan ini.

Kedatangan Hatanto ke Batam memang untuk membenahi karut marut permasalah lahan dan investasi di Batam. Ia pun menerapkan aturan yang cukup keras. Tidak itu saja, sejumlah tarif di Batam ia naikkan. Tidak tanggung-tanggung kenaikan sejumlah tarif layanan termasuk UWTO terbilang signifikan di saat ekonomi Batam terpuruk.S Segala bentuk layanan naik.

Tarif layanan rumah sakit, bandara, pelabuhan, membumbung tinggi. Kenaikan lebih dari 10 persen. Hatanto seolah mengejar target setoran ke pusat tanpa memikirkan kondisi warga Batam dan ekonomi Batam. Bahkan orang dalam di BP Batam menyebutkan, BP Batam saat ini sudah menjelma sebagai penarik uang dari Batam.

"Kalau begini, kami bukan lagi kapitalis, tapi 'yahudi'," ujar seorang staf di BP Batam. Menurutnya, memang banyak pengusaha yang menjerit dengan tarif layanan tersebut.

Tidak itu saja, sejumlah pegawai BP Batam juga mengeluh. Karakter pimpinan BP Batam yang tanpa kompromi itu membuat BP Batam serta karyawannya bak musuh bersama bagi warga Batam. "Kami sekarang seperti public enemy," ujar staf tersebut. Public enemy atau musuh bersama. Ya, musuh bersama.***

(snw)