BATAMNEWS.CO.ID,Batam - Anggota Komisi I DPRD Kota Batam mengecam penghentian operasi ojek online yang dilakukan Dinas Perhubungan Pemko Batam. "Seharusnya kebijakan juga memikirkan perut orang," kata Mustofa, salah seorang anggota DPRD Kota Batam, di gedung DPRD Batam, Jumat (2/6/2017).

Politisi Partai Hanura ini menilai keputusan menghentikan pengoperasian ojek online atau angkutan darat berbasis aplikasi sangat rawan. "Kondisi pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang mengalami kemerosotan hingga mencapai dua persen," ujar Musofa.

Selain itu, keputusan yang diambil Dinas Perhubungan itu membuat kondisi Batam menjadi seperti buah simalakama.

"Karena jika tidak dihentikan maka ojek pangkalan yang sudah lama beroperasi tentu akan merasa pendapatannya berkurang, namun jika ojek online diberhentikan sekarang ini menimbulkan polemik tersendiri juga," katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Pemko Batam, Yusfa Hendri, memutuskan menghentikan operasi ojek online sejak kemarin. Maka setelah keputusan itu diterbitkan, terjadilah sejumlah kegaduhan.

Ojek pangkalan menyatroni pengemudi ojek online, bahkan ada yang sampai berani menyita pakaian ojek online. Bahkan berimbas pada sopir taksi online yang dikejar-kejar sopir taksi yang mangkal di Pelabuhan Batam Center.

Putusan itu juga menuai kecaman rakyat Batam. Di media sosial keputusan ini banyak dicaci maki netizen.

Masalahnya , Batam kini banyak pengangguran. "Sehingga banyak orang beralih menjadi driver ojek online, dulunya mereka karyawan karena terkena PHK  lalu menjadi driver ojek online, jadi pemerintah daerah harus memperbaiki kondisi ekonomi dengan meningkatkan investasi, saya fikir itu solusinya," katanya.

Musofa menambahkan jikapun akan diberhentikan operasi ojek online sementara maka harus menemukan waktu yang pas, seperti pada pertengahan 2018 mendatang karena diperkirakan kondisi perekonomian di Kepri khususnya Batam akan merangkan naik.***