Pengusaha Sekarat, Apindo: Gubernur Kepri Tidak Pro Investasi

Ketua Apindo Kepri Ir Cahya (Foto: Batamnews)

BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepulauan Riau menilai sejumlah kebijakan Gubernur Kepulauan Riau tidak pro investasi. Saat ini, dari hari ke hari, pengusaha pun semakin tersudutkan dan terpuruk.

Beberapa diantaranya kebijakan yang tidak pro investasi itu antara lain, rencana penerapan Upah Minimum Sektoral (UMS), ditambah lagi yang terbaru, rencana pemberlakuan pajak progresif kendaraan bermotor pada 2018 mendatang.

“Pak Gubernur sendiri sudah melihat kondisi ekonomi Batam sekarang, galangan kapal sudah sekarat dan pengangguran membludak, kok masih mau paksa keluarkan SK berkait UMS?” ujar Ketua Apindo Kepri, Ir. Cahya, kepada batamnews.co.id, Selasa (30/5/2017).

Menurut Cahya, kebijakan itu tidak tepat dalam kondisi saat ini. UMS juga ditetapkan sepihak, kata Cahya, cara penetapan UMS tersebut dianggap tidak sesuai aturan. 

“SK Gubernur berkait UMS 2016 sudah dua kali dibatalkan PTUN,” ujar dia.

Cahya tampak heran dengan sikap gubernur tersebut. “Siapa yang Pak Gubernur bela?” kata dia. 

Fakta yang terjadi saat ini, menurut Cahya, pengusaha galangan kapal banyak yang gulung tikar, pengangguran membludak, pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau terburuk dalam sejarah.

“Kemudian Pak Gubernur menetapkan SK UMS, untuk siapa?” kata dia.

Apindo pun meminta gubernur mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut untuk kepentingan yang lebih luas, investasi, dibandingkan tuntutan sekelompok pekerja.

“Ini sama saja mengorbankan investasi, tidak menjaga iklim investasi, dan melupakan sejumlah pengangguran yang masih menunggu lapangan kerja,” ujar dia.

Menurut Cahya, UMK Batam saat ini sudah tertinggi di negara-negara ASEAN. 

“Di bawah Singapura dan Brunei Darussalam, kita di atas Thailand, Malaysia, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Filipina,  Laos, kemudian ditambah lagi UMS, semakin tidak kompetitif,” ujarnya.

Saat ini pada tahun 2017, data perusahaan yang tutup juga tidak sedikit mencapai 34 perusahaan. Perusahaan tersebut berbagai sektor, mulai dari galangan kapal, elektronik, hingga perusahaan konstruksi minyak dan gas. 

“Itu data dari Disnaker. Ini adalah keadaan yang sangat memprihatinkan,” tuturnya.

Selain itu mengenai rencana penerapan pajak progresif kendaraan bermotor juga bukan langkah tepat. 

“Bukan langkah populer, itu hanya akan menambah beban biaya hidup. Langkah-langkah itu adalah langkah-langkah yang tidak pro investasi,” cetusnya.

Apindo meminta gubernur mempertimbangkan kembali beberapa kebijakan-kebijakan yang nantinya akan menambah lemahnya ekonomi dan investasi tersebut.

Gubernur diminta lebih memikirkan bagaimana menciptakan iklim investasi yang kondusif, agar pengusaha semakin bisa memperluas usaha mereka dan bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi yang membutuhkan pekerjaan.

“Gubernur harus memikirkan bagaimana investasi bertambah dan semakin luas,” ujar dia.***

(snw)