BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Persoalan dualisme di kota Batam, DPRD Batam akan menyurati Presiden, dalam surat tersebut nantinya akan berisikan mengenai kondisi Batam. "Ego sektoral harus segera diselesaikan," kata Ketua DPRD kota Batam, Nuryanto.

Menurut Nuryanto, harus ada satu regulasi yang jelas untuk mengatur kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam. "Jika tidak demikian maka persoalan ini akan selalu berlarut-larut," ujar Nuryanto saat rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kamar Dagang Industri (Kadin) kota Batam dan Provinsi Kepualuan Riau di kantor DPRD kota Batam, Selasa (30/5/2017).

Menurutnya, selama ini kepentingan antar kedua belah pihak saling bertubrukan sehingga merugikan masyarakat. Dalam UU nomor 53 tahun 1999 memang telah diatur tentang pembentukan kota Batam dengan fungsi masing-masing. 

"Namun keduanya juga memegang UU masing-masing seperti Pemko Batam yang menerapkan UU tentang Otonomi Daerah sedangkan BP Batam menerapkan UU tentang Free Trade Zone. Jadi tidak ketemu, semua membuat kebijakan masing-masing," kata Nuryanto.

Secara pribadi, Nuryanto juga sudah cukup bosan menangani persoalan tersebut namun banyak aduan yang masuk karena masyarakat yang telah dirugikan. Selain itu juga, sudah dua kali DPRD kota Batam membuat surat ke Kementrian Perekonomian tidak pernah mendapat balasan.

"Kalau secara pribadi tentu bosan, tapi sampai saat ini masih banyak aduan dari masyarakat akan hal itu, seperti tadi dari teman-teman Kadin, kita juga tidak percaya lagi sama menko perekonomian, sudah dua kali disurati tapi tidak ada balasan sampai saat ini," kata politisi PDIP tersebut.

Ia juga mengaku miris melihat perlakuan dari Dewan Kawasan Pelabuhan Bebas Perdagangan Bebas (PBPB) yang tidak pernah memberikan tembusan apapun atas kebijakan yang dikeluarkan. "Sedih kali, seperti tidak dianggap, baik kebiajakan apapun tidak pernah ada tembusan kepada kami," katanya.***