BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Wacana pembentukan Provinsi Istimewa atau Khusus Batam terus mengemuka. Rencana ini untuk mengakhiri dualiesme pemerintahan di Batam.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun pun ketika dimintai komentar tentang hal itu tampak kesal.

"Nggak usah berbelit belit lah, saya sudah pusing dengan masalah BP Batam dan Pemko belum diselesaikan kenapa ada masalah baru lagi, dua aja sudah pusing," ujar Gubernur Kepri Nurdin Basirun kepada batamnews.co.id usai menerima rombongan Komisi II DPR RI di Graha Kepri, beberapa waktu lalu.

Nurdin menambahkan, saat ini konflik antara BP Batam dan Pemko sudah lama menguar. 

“Kalau dimulai dengan adanya Provinsi Khusus Batam pastinya dimulai dari nol (bawah) lagi dan saya yang pusing dihujani masalah,” kata dia.

Nurdin mengatakan, saat pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, baru-baru ini, pembagian kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam akan dipertegas. Termasuk membuka Rempang Galang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.

Namun hingga saat ini status tersebut belum memiliki legal standing yang cukup. Belum ada Keputusan Presiden atau aturan-aturan yang menopangnya.

Nurdin mengatakan, usulan Provinsi Khusus Batam jangan diakomodir sebagai persoalan politik, lebih baik, kata dia, hanya sebagai euforia saja.

"Usulan Provinsi Khusus Batam jangan diakomodir sebagai persoalan politik,” ujar dia.***