BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Walikota Batam Rudi belum mau bersikap mengenai wacana Provinsi Khusus Batam yang mencuat belakangan ini. Rudi tampak masih ragu-ragu mengomentari.

Rudi khawatir, dirinya sebagai pejabat Walikota Batam, disebut makar. Meskipun hal tersebut adalah dalam konteks pemekaran.

"Saya nggak mau komentar soal wacana pemekaran pembentukan Provinsi Khusus Batam, entar saya juga yang susah karena dianggap makar," kata Rudi kepada batamnews.co.id di Batam usai bertemu dengan anggota Komisi II DPR RI di Graha Kepri, Selasa (18/4/2017)  

Persoalan BP Batam dan Pemko Batam kini kembali menjadi sorotan pemerintahan pusat.

Saat ini Batam memiliki dua lembaga berwenang dan memiliki aturan masing-masing. Diantaranya BP Batam dan Pemko Batam. 

BP Batam lebih kepada mengurus investasi dan lahan, sedangkan Pemko Batam lebih cenderung kepada administratif.

Hanya saja, dalam sejumlah hal, kewenangannya saling bertolak belakang, dan kerap terjadi gesekan kepentingan. Terutama soal perizinan-perizinan.

Dampaknya, masyarakat Batam pun bingung dan merasa dirugikan.***