BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Aliansi Masyarakat Peduli Listrik (AMPLI) kota Batam kembali menggelar aksi lanjutan jilid ll terhadap penolakan kenaikan Tarif Listrik Batam (TLB) dengan rute Kantor Walikota Batam dan Graha Kepri pada Jumat, (17/3) mendatang.

Aksi yang tergabung dari beberapa elemen seperti kelompok Mahasiswa, buruh, ormas, OKP dan masyarakat umum ini untuk menyampaikan jeritan rakyat menolak kenaikan tarif listrik Batam 45,4% yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi. 

Menurut mereka, efek domino kenaikan itu mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Termasuk naiknya harga kebutuhan pokok.

"Apalagi beberapa bulan kedepan kita akan dihadapkan pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Ini akan mengakibatkan inflasi pada tahap yang paling mengerikan,” Ungkap Musrin, Ketua DPC Paten Sei Beduk yang juga tergabung dengan AMPLI, dalam rilis yang diterima batamnews.co.id, Rabu (15/3/2017).

Kenaikan Tarif Listrik Batam hingga mencapai angka 45,4% itu Kenaikan harga yang tiba-tiba menghampiri ini seperti sengatan listrik dan kado pahit untuk masyarakat kota 

"Perhitungan tarif listrik berdasarkan tarif adjustment harus dilakukan dengan transparan dan perlu sosialisasi yang intensif kepada masyarakat karena mekanisme pengenaan tarif berbasis formula ini dilakukan secara dinamis dan fluktuatif dengan mempertimbangkan inflasi, nilai tukar rupiah , kepentingan dan kemampuan finansial masyarakat sebagai pengguna layanan,” ujar Anas Anwar sebagai kordinator di AMPLI.

Lanjut Anas, Bright PLN Batam perlu memikirkan adanya floor price terhadap kenaikan yang sangat ekstrem  mencapai 45.4%  dari harga jual jasa awal. Hal itu dimaksudkan agar kenaikan tidak memberatkan konsumen maupun menekan biaya operasional Bright PLN. 

"Dengan penyesuaian tarif, mekanisme perhitungan tarif diserahkan kepada harga pasar yang bisa sangat fluktuatif dan tidak berimbang dengan kondisi faktual konsumen. Dan jangan lupa gunakan juga mekanisme kajian kemampuan dan kepentingan masyarakat terhadap penggunaan jasa layanan itu,” tambahnya.

Sebelumnya Aksi AMPLI sudah dilakukan pada 6 Maret 2017 lalu, kurang lebih 100 massa mendatangi kantor perwakilan gubernur di Graha Kepri dan DPRD Kota Batam untuk menyampaikan penolakan kenaikan tersebut. 

Hal ini menjadi tonggak gerakan gabung elemen masyarakat untuk lebih militan dalam pergerakan karena saat ini isu kerakyatan menjadi bola panas yang digulirkan.

Genderang perlawanan sudah dikobarkan atas nama penderitaan rakyat, sejatinya mahasiswa bergerak untuk melawan tirani dari sang penguasa.

“Mahasiswa dan rakyat sudah bergejolak, jika tidak ada itikad baik Pemerintah mensejahterakan rakyat maka kami mahasiswa akan berjuang melalui parlemen jalanan,” jelas Ryan Arif, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Batam.

Sudah saatnya Gubernur harus mengkaji ini sebagai isu yang holistik bagi masyarakat kota Batam.

Bila Gubernur lupa dengan kekuatan mahasiswa maka gabungan Mahasiswa kota Batam akan menyatukan kekuatan melalui parlemen jalanan.

“Jangan salahkan bila mahasiswa akan menggelar perlawanan secara brutal terhadap kebijakan yang tidak bijak dari gubernur,” tutup Ryan.***