BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Rapat bersama Komisi II DPR RI, Gubernur Kepri, DPRD Kepri, Pemko Batam dan BP Batam. Ketua DPRD Batam, Nuryanto menyampaikan kondisi Kota Batam saat ini.

Nuryanto meminta pada Komisi II DPR RI segera menyelesaikan permasalahan kewenangan di Batam yang terjadi sudah sejak lama.

"Kondisi Batam saat ini kalau boleh dibilang pak, masyarakat Batam sudah frustasi. Kami tidak ada hubungan kerja dengan BP Batam lho pak," ujar Nuryanto menyampaikan kondisi Batam pada Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy, Senin (19/12/2016) di Gedung Graha Kepri.

Kata dia, apapun kebijakan yang dibuat oleh BP Batam pastinya menyangkut pada kepentingan masyarakat. "Kalau kebijakannya baik kami mendukung. Tapi, kalau tidak masyarakat ngadunya ke DPRD Batam," kata pria yang akrab disapa Cak Nur ini.

"Apa yang mau kami lakukan, BP Batam sifatnya koordinasi apabila diundang RDP boleh datang dan boleh tidak, jadi tidak pasti bisa datang," kata dia.

Jadi, imbuhnya, fungsi DPRD Kota Batam jadi tidak berfungsi untuk menindaklanjuti kepentingan masyarakat. "Itulah realita yang alami pak. Kami jadi malu pada masyarakat, karena tidak bisa menjalankan fungsi kami," ujar Cak Nur memberikan gambaran pak Komisi II DPR RI.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad yang hadir mewakili Pemko Batam juga menyampaikan hal yang sama.

Menurut Amsakar, Kota Batam ini harus secepatnya dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dengan terbentuknya KEK, kata dia, tumpang tindih antara Pemko dan BP Batam akan selesai.

"Seingat saya, sudah banyak sekali rapat-rapat membahas persoalan yang terjadi di Batam, tapi sampai saat ini tak juga ada penyelesaian," kata Amsakar.

[isk]