BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Demonstrasi umat Islam rencananya kembali digelar Jumat 25 November 2016 dengan jumlah pendemo diperkirakan lebih banyak daripada aksi Jumat 4 November 2016.

"Tiga kali lebih besar dari kemarin," ujar Komisi Hukum MUI Abdul Choir Ramadhan usai diskusi di Universitas Pancasila Jakarta, Senin (14/11/2016).

Jumlah pendemo saat 4 November silam sempat membuat Presiden Joko Widodo angkat bicara. Pasalnya, laporan intelijen tentang jumlah pendemo yang diterimanya meleset. Laporan intelijen menyebut 18 ribu pendemo, tapi kenyataannya jumlah pendemo mencapai jutaan orang.

MUI berharap proses hukum terhadap kasus Ahok berjalan jujur dan adil. Apapun hasil keputusan polisi, MUI enggan berkomentar. "Kami serahkan kepada umat, kepada hukum," tandasnya.

Sementara, Ketua MK, Jimly Asshiddiqie memprediksi aksi demo tanggal 25 November diduga untuk melengserkan Presiden Jokowi, bukan lagi menuntut kasus hukum dugaan penistaan agama yang dilakukan calon gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Meski demikian, Jimly mengatakan, demo merupakan hak warga negara di era demokrasi seperti sekarang ini. Namun, ia menyarankan jumlah massa jangan sebesar aksi 4 November 2016.

"Kalau pun tetap mau demo, sebaiknya jangan lebih besar dari yang lalu agar tidak dicurigai punya agenda untuk menjatuhkan Presiden yang sah," kata Jimly di Jakarta, Senin (14/11/2016).

Jimly mengaku tidak ikhlas apabila umat Islam dimanfaatkan pihak tertentu untuk melakukan upaya impeachment terhadap Presiden Jokowi, karena dianggap tidak sesuai konstitusi.

"Saya sebagai Ketua ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) tidak rela jika umat Islam terjebak dalam adu domba untuk tujuan yang tidak konstitusional. Saya menganjurkan jangan lagi ada demo, sebab tujuannya berpotensi menyimpang dari motivasinya yang semula," jelas dia.

‎Untuk diketahui, Sekretariat Bersama Aktivis untuk Indonesia menggelar acara "Malam Keprihatinan Anak Negeri" di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.‎ Acara tersebut bertajuk "Selamatkan Demokrasi Lawan Tirani".

Acara ini diikuti oleh beberapa lapisan aktivis yakni mahasiswa, aktivis 98, aktivis 78/79, eksponen 66, aktivis sosial, aktivis pergerakan, aktivis buruh, dan aktivis lingkungan.

Mantan aktivis Reformasi 1998, Sri Bintang Pamungkas mengaku tidak percaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Polri mengusut kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara transparan.

Menurut dia, hal ini dilakukan Presiden Jokowi hanya sebatas sandiwara semata sehingga memang harus dilawan. "Tirani ini jangan cuma dilawan, tapi harus dijatuhkan," kata Sri Bintang.

Ia mencontohkan dua Presiden Republik Indonesia, yakni Soekarno dan Soeharto saja bisa dijatuhkan oleh kekuatan masyarakat. Sehingga, tidak mustahil Presiden Jokowi juga bisa dilakukan hal serupa.

"Masa Jokowi tidak bisa jatuh, Soekarno dan Soeharto saja jatuh," tandasnya.

(ind/bbs)