BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Sejumlah anggota Komisi II DPRD Batam menyatakan mosi tidak percaya kepada aparatus Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Kota Batam dan DJBC Khusus Kepri.

Hal itu diungkapkan sejumlah anggota DPRD Batam saat rapat dengar pendapat di gedung DPRD Kota Batam Jalan Engku Putri Batam Centre, Rabu (21/9/2016).

Bea Cukai dinilai gagal dalam mengatasi sejumlah aksi penyelundupan baik di pelabuhan resmi maupun di pelabuhan ilegal. Tidak saja di laut tapi juga di darat.

Para anggota DPRD menganggap, kegagalan Bea Cukai tersebut berdampak besar terhadap pemasukan negara. Negara rugi besar.

"Kami baca di media ada 3 kasus besar seperti 13 ribu HP, 90 ton beras dan 4 mobil bodong mewah bekas, aneh aja dengarnya kenapa bisa lolos," ujar Firman Ucok Tambusai anggota Komisi DPRD Batam dalam Rapat Dengar Pendapat di ruang komisi pada, Rabu (21/9/2016) sore.

Aksi penyelundupan itu beruntung berhasil ditegah aparat lainnya.

Firman mempertanyakan soal tidak adanya pengawasan yang lebih ketat dan menuding adanya permainan petugas Bea Cukai di lapangan.

"Di darat saja bisa lolos walaupun ada petugas, gimana yang di laut? Kami tidak percaya kalau barang itu bisa lolos dari pengawasan kalau bukan bermain di lapangan," cetus Firman.

Firman mengatakan, pengusaha yang memiliki dokumen resmi, juga dipalak. “Apalagi yang tidak ada dokumen,” ujar dia.

Begitu juga yang disampaikan Bobi Alexander Siregar, anggota Komisi II DPRD Batam lainnya.

Beberapa kasus penyelundupan yang lewat pelabuhan tikus lebih besar dibanding melalui pelabuhan resmi.

"Di Batam banyak sekali pelabuhan tikus, di mana anggota Bea Cukai? Apa ada kontrol di lapangan? Semakin banyaknya pelabuhan tikus maka makin banyak aksi kejahatan penyelundupan," ujar dia.

Dalam pertemuan itu, hadir pejabat Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) KPU Bea Cukai Batam Mujayin.

Menurut Mujayin, penangkapan oleh aparat lain merupakan sebuah kerja sama. Ia juga membeberkan sejumlah hasil tangkapan lainnya yang berhasil ditegah.

[jim]