BATAMNEWS.CO.ID,Batam - Walikota Batam Rudi mengatakan, ia tidak bisa menerima 825 THL Satpol PP dikarenakan memang proses penerimaan THL tersebut tidak dianggarkan.

"Begini, Pemko Batam tetap tidak bisa menerima THL Satpol PP karena akan melanggar peraturan," ujar Rudi, saat berjumpa dengan 5 perwakilan Satpol PP di lantai 5 kantor Walikota Batam, Rabu (14/9/2016).

Salah satu perwakilan menyampaikan bahwa mereka hanya ingin meminta kepada walikota solusi terakhir bagi status mereka.

"Kami ingin 825 THL Satpol PP masuk ke dalam honor daerah, karena sudah dari tahun 2014 sampai sekarang status kami belum jelas," ujar Teddy, salah satu perwakilan.

Namun, Walikota tetap tidak bisa memberikan solusi karena jumlah satpol PP sudah sesuai dengan jumlah penduduk saat ini.

"Kami juga tidak merasa rugi kalau adek-adek semua masuk, gaji saya tidak akan dipotong, atau gaji wakil walikota juga tidak dipotong. Kemudian setelah tahun 2013 memang tidak ada rekrut Satpol PP karena jumlah Satpol PP sudah sebanding dengan penduduk Kota Batam," kata Rudi menjelaskan.

Walikota mengaku baru mengetahui saat ada keributan beberapa waktu lalu. "Saya saja baru tahu tentang penerimaan karena ada keributan kemarin-kemarin," kata Rudi.

Wali kota menganjurkan Satpol PP, Pemko Batam dan DPRD duduk bersama untuk membahas persoalan ini.

"Biar jelas, kita dan DPRD duduk bersama untuk membahas persoalan ini," kata Rudi mengakhiri pertemuan tersebut.

(ret)