BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Gubernur Kepulauan Riau serius menangani kasus tenaga kerja Indonesia di Kepulauan Riau.

Kepulauan Riau menjadi salah satu pintu penyeberangan TKI dari dalam dan luar negeri.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi Irjen Pol Basaria Panjaitan saat menggelar acara Komitmen Bersama Program Poros Sentra Pelatihan Dan Pemberdayaan TKI Daerah Perbatasan Di Prov.Kepri yang dihadiri Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad di lantai 3 Kantor Wali Kota Batam pada Rabu (31/8/2016) pagi.

"TKI adalah sumber penghasilan devisa negara, namun kenyataannya pada pertemuan kemarin sama wartawan banyak hal informasi yang didapatkan ada yang baik yang buruk," ujar Basaria.

Menurut Basaria, maraknya perdagangan manusia dengan cara memperkerjakan para TKI secara ilegal kerap terjadi hingga banyak memakan korban.

Guna memberikan jaminan kepada TKI sebagai pahlawan devisa negara, KPK meminta semua stakeholder harus berperan aktif.

Basaria menambahkan, keterlibatan KPK dalam hal ini bukan untuk memasang badan namun dalam tujuan ini
bagaimana mengelola tenaga kerja dalam tujuan dan cita cita yang diharapkan oleh para TKI agar mereka bisa bekerja dengan baik.

"TKI adalah devisa negara dan dalam fungsi dan peranan KPK berpacu dalam pasal 6 undang undang Tahun 2002 yang melakukan juga pemberantasan dan penindakan segala bentuk kejahatan dan perdagangan manusia adalah salah satu juga korupsi," ujar Basaria.

Basaria menuturkan, KPK mendapat permintaan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk menata sistem kelola TKI.

"Mereka pahlawan devisa, Kepri rawan demgan gerbang perdagangan manusia dan jangan jadikan TKI sebagai eksploitasi untuk mencari keuntungan," ujar dia.

[jim]