BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Sepanjang tahun 2016, tercatat 29 kasus konflik sosial yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau (Kepri). Hal itu dikatakan Kapolda Kepri Brigjen Pol. Sam Budigusdian saat rapat koordinasi lintas sektoral, Selasa, (30/8/2016) di Hotel Golden View, Batam.

Ia mengatakan, konflik sosial jika tidak diantisipasi dengan baik maka akan menjadi perang saudara seperti di beberapa daerah di dunia diantaranya Vietnam, Timur Tengah, Irlandia Utara, Bosnia-Kroasia, Rwanda, dan Kazakhstan.

"Contoh kasus pembakaran rumah ibadah di Tanjung Balai Asahan Provinsi Sumut jika tidak segera ditangani maka akan menimbulkan jatuh korban kedua belah pihak," ujar Kapolda rilis yang diterima Batamnews.co.id, Selasa (30/8/2016).

Pada awal bulan Agustus 2016 lalu, kata Kapolda, sempat terjadi konflik/ sengketa lahan rumah ibadah di Batam. Apabila tidak segera diselesaikan maka akan berdampak pada gangguan kamtibmas.

"Untuk itu penanganan konflik sosial secara komprehensif sangat diperlukan dengan melibatkan semua pihak," ucapnya.

Permasalahan selanjutnya, imbuhnya, terkait masih adanya kebakaran hutan dan lahan yang dampaknya sangat mengganggu aktifitas dan kesehatan masyarakat. Berbagai upaya pemerintah, Polri dan TNI beserta masyarakat telah dilakukan, namun tetap saja Karhutla seperti menjadi agenda tahunan yang selalu terjadi khususnya di Riau, Jambi, Kalimantan dan Daerah lainnya.

Ia menjelaskan, data bencana Karhutla di Provinsi Kepri pada tahun 2016 sebanyak 2 kasus yang terjadi di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Bintan, dan tidak menutup kemungkinan jika tidak diantisipasi dengan baik akan meningkat pada waktu yang akan datang.

"Dengan rapat koordinasi kita sinergikan tugas dan tanggungjawab antar pemangku kepentingan untuk mengantisipasi dan memantapkan penanganan konflik sosial serta bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kepri," ujarnya.

Rapat koordinasi lintas sektoral tersebut dihadiri oleh Gubernur Provinsi Kepri, Danrem 033/ WP, Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri, Danlantamal IV Tanjung Pinang, Danlanud Tanjung Pinang, Danguskamla Armabar, Kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi Kepri, Ketua DPRD Provinsi Kepri, para Walikota dan Bupati Provinsi Kepri, para ketua DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kepri, dan para pejabat instansi terkait.

(isk)