BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengaku tidak percaya melihat hasil audit masa transisi pejabat BP Batam yang disampaikan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepadanya.

"Saya terkejut menerima hasil audit BPKP masa transisi BP Batam. Ini orang masih berani, berikan saja ke KPK, selesai," ujar Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat acara Diskusi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia di Hotel Radisson, Jumat (12/8/2016)

Kata Luhut, dari hasil studi yang dilakukan di Shenzhen, Kota Batam harus menjadi lokomotif Indonesia. "Tetapi jangan hanya slogan, kita meneliti sampai ke Shenzhen," kata Luhut.

Selain itu, Luhut juga mengimbau Gubernur, Pemko Batam dan Kepala BP duduk bersama untuk pembangunan Kota Batam ke depan.

"Singapura itu menjadi customer kita yang paling banyak. Budaya kita menurut hemat saya menjadi yang paling menarik bagi mereka," kata dia.

Kemudian, tambah Luhut, Presiden Joko Widodo ingin menjadikan Batam ini tumbuh lebih bagus. Tetapi menurutnya tumbuh kembang Batam harus dengan team work yang solid.

"Tapi kalau kita tidak sepakat dan tidak ada team work tidak akan berjalan," tambah Luhut.

Luhut mencontohkan dirinya sebagai mantan perwira TNI. "Saya mantan perwira Kopassus, apabila saya tidak percaya dengan orang yang mengamankan saya dari sebelah belakang, kiri dan kanan, itu semua percuma. Jadi harus ada team work yang solid," kata Luhut menambahkan.

Kepala BP Batam, Hatanto saat memberikan sambutan bahwa ia meyakini Kepulauan Riau dan Batam bisa menduduki posisi ke-5 di Indonesia.

"Saya yakin Batam bisa menduduki posisi lima. Saat ini posisi satu hingga lima diduduki daerah Jawa," kata Hatanto.

Hatanto juga menyayangkan Pelabuhan Batuampar yang dibanggakan di Batam tidak memiliki fasilitas yang memadai seperti mobil kring untuk mengangkat kontainer. Selain itu, masalah Undang-undang tenaga kerja dan lahan.

"Batuampar yang kita banggakan tidak memiliki mobil kring untuk mengangkat kontainer, kemudian UU Tenaga Kerja, dan 7.000 Hektar lahan kita ada di tangan pengusaha dan tidak dibangun. Ini masalah lahan sangat penting," ujar Hatanto.

(isk)