BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto meminta pemerintah bisa mengatasi permasalah lahan yang terjadi di Baloi Kolam, Sei Panas, Batam, tersebut. Nuryanto khawatir terjadi konflik antara TNI dan warga.

Selain itu ia meminta semua pemangku kepentingan bisa ikut menyelesaikan permasalah yang terjadi.

"Kalau menyinggung dengan TNI saya tidak berani komentar, yang pasti jangan sampai ada benturan antara masyarakat dengan TNI,” kata Nuryanto, Selasa (19/7/2016).

Persoalan baloi kolam akan memanggil FKPD beserta BP Batam. Nuryanto mengakui DPRD tidak mempunyai wewenang memaksa BP Batam dalam rapat tersebut nantinya.

"Sebagai lembaga pengawas, DPRD tidak bisa memaksa karena BP Batam tidak bekerja sama dengan DPRD jadi bukan bersifat wajib,” ujat Nuryanto saat dijumpai di ruangannya seusai menjumpai para demonstran di halaman kantor DPRD, Senin (19/7/2016).

Kemudian, ia menambahkan jangan sampai nanti ada benturan antara masyarakat dengan TNI, karena tentunya akan mencoreng TNI ataupun keselamatan para masyarakat Baloi Kolam.

Nuryanto juga setuju dengan pernyataan wali kota mengenai keberadaan Pemko yang secara otonomi tidak diakui.

"Makanya wali kota yang frustasi justru memang hal yang wajar karena untuk apa ada pemerintahan tapi lahan tidak ada, lahan adalah kebutuhan dasar dalam membangun kedaulatan,” kata Nuryanto.

[ret]