BATAMNEWS.CO.ID - Pemberian izin terhadap waralaba Alfamart dan Indomaret menjadi pembicara hangat di grup media sosial whatsapp Membangun Kepri (MK). 

Diskusi di grup ini biasa digelar di momen-momen tertentu terutama di akhir pekan seperti Sabtu, 9 Juli 2016.

Pemberian izin terhadap gerai-gerai itu dianggap telah menciderai ekonomi kerakyatan selama ini. Wabilkhusus perekonomian kerakyatan di Kota Batam.

Perlahan tapi pasti sejumlah usaha kecil, warung-warung, kedai-kedai yang masih terbatas modal, mulai miring menjelang tengkurap tinggal menunggu telentang.

Komentar paling pedas muncul dari Ketua Kadin Kepulauan Riau Maaruf Maulana. Maaruf menilai, pemberian izin terhadap gerai Alfamart milik PT Sumber Alfaria Trijaya, dan rival abadinya Indomaret yang dikelola oleh PT Indomarco Prismatama itu, tidak pro ekomomi kecil dan menengah di Batam.

“Omong kosong bicara ekonomi kerakyatan kalau izin masi diberi, saya sudah protes berkali-kali tapi tidak didengar,” ujar Maaruf dalam diskusi yang digelar Sabtu (9/7/2016) pagi.

Maaruf menduga, banyak permainan di balik terbitnya izin tersebut secara diam-diam. Mulai dari oknum pejabat hingga media. “Medianya juga bisa ‘dibeli’,” ujar Maaruf.

Maaruf menjelaskan, bisa saja berbentuk kontrak-kontrak kerja sama berupa iklan dan sebagainya sehingga mempengaruhi indepedensi media tersebut saat menjalankan fungsi kontrol.

Diskusi berlangsung cair. Masing-masing anggota grup memberikan pendapat yang beragam namun sejurus. Bahwa, gerai-gerai itu harusnya dibatasi bahkan tidak boleh ada atau diberi pembatasan.

Apalagi selama ini diketahui bahwa gerai-gerai tersebut menggempur dengan berbagai macam promo dan harga yang rendah. Hampir setiap bulan atau momen tertentu gerai waralaba itu meluncurkan promosi atau diskon yang membuat ibu-ibu rumah tangga berubah haluan dari warung tetangga.

“Itu ibu pemilik warung sudah tertunduk lesu sejak ada Alfamart dan Indomaret,” ujar Rujito, seorang peserta diskusi.

Usut punya usut, proses pemberian izin dua waralaba itu ternyata direkomendasikan untuk tidak diberikan. Ketua Komisi II DPRD Kota Batam Yudi Kurnain yang ikut menjadi narasumber dalam diskusi tersebut menyampaikan hal itu dengan gamblang.

“Rekomendasi hearing izinnya tidak diberikan atau disetop,” ujar Yudi. Yudi juga menyinggung bahwa ada oknum pejabat yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan tersebut. Menawarkan sejumlah ruko milik pribadi pejabat untuk pendirian Alfamart dan Indomaret.

Celaka!

Pantas saja belakangan, waralaba tersebut terus saja mendirikan lokasi baru. Celakanya lagi, berada di pintu-pintu perumahan bahkan di dalam kawasan perumahan. 

Padahal seharusnya, jarak antara satu minimarket ke minimarket yang lain seharusnya diberikan jarak tertentu, agar menimbulkan persaingan yang sehat.

Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap terus diberikannya izin-izin waralaba tersebut. “Kadin akan pertanyakan soal itu,” ujar Jadi.

“Harus ada realisasi singkronisasi kebijakan paket ekonomi 1 s/d 12,” ujar Jadi dalam salah satu kesimpulannya.

Jadi mengaku yakin, dengan berbasis perekonomian kerakyatan bisa menjadi pondasi perekonomian kerakyatan yang berkeadilan. 

Saat ini saja sejumlah waralaba tersebut terus membangun gerai-gerai barunya di sejumlah titik terutama di tempat-tempat keramaian di persimpangan perumahan di Batam.

Ada beberapa catatan yang mesti diperhatikan pemerintah daerah atau kota. Apalagi pemberian izin atas Alfamart dan Indomaret ini sama sekali terlihat tidak ada barrier atau pembatasan. Baik dari segi izin, lokasi, tenaga kerja, hingga harga.

Faktanya, hampir di setiap sudut kota Batam. Harganya jauh lebih murah dari kedai atau minimarket di sekitar. Tenaga kerja baik Indomaret dan Alfamart pada umumnya berasal dari luar Batam atau rekrutan luar. 

Seharusnya Pemko Batam memperhatikan lokasi atau jarak dengan usaha serupa, selain itu harganya juga harus dikontrol, pasalnya kedua waralaba itu memiliki jaringan dan stok yang tak terbatas dan bisa kapan saja dipesan. Sudah pasti jauh lebih murah.

Kemudian, seharusnya sejak awal perekrutan pegawai berasal dari Batam. Saat ini pengangguran di Batam terbilang tinggi. Tampak dari membludaknya para pencari kerja di setiap peluang kerja di sejumlah perusahaan di Batam. Bila tidak diberi pembatasan seperti itu, dan semua diserahkan kepada pasar, bukan mustahil, kapitalis sejati sebenarnya itu adalah perangkat pemerintah daerah sebagai pemegang regulasi!

[snw]