BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini, peta kerawanan penyelundupan sudah diketahui aparat pemerintah. Tinggal sekarang kuncinya adalah di aksi pencegahannya, di aksi pengawasannya, di aksi penegakan hukumnya.

“Ruang gerak penyelundupan harus dibatasi. Saya kira nanti wilayah yang paling besar dan rawan penyelundupan betul-betul harus dijaga, betul-betul harus diawasi, patroli harus terus dilakukan di daerah-daerah di wilayah itu,” pinta Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas yang membahas masalah penyelundupan, di Kantor Presiden, Jakarta, baru-baru ini.

Presiden juga mempertanyakan sejauh mana persoalan yang berkaitan dengan penjagaan wilayah perbatasan, yang juga menjadi pintu masuk penyelundupan khususnya jalur-jalur tikus di wilayah perbatasan, yang harusnya bisa dilakukan pencegahan. Salah satunya adalah Kepulauan Riau.

Terkait pengawasan di lapangan, khususnya di titik-titik yang rawan,  utamanya di wilayah Sumatera, Presiden Jokowi menekankan pentingnya pengawasan dan patroli bersama agar bisa berjalan dengan efektif.

“Seluruh jajaran yang ada, seluruh aparat yang ada, TNI, Polri, Bakamla (Badan Keamanan Laut), KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) harus bersama-sama, kompak, bersinergi agar pengawasan wilayah-wilayah yang rawan penyelundupan itu bisa kita betul-betul awasi dan kita tertibkan,” tegas Presiden.

Sementara menyinggung soal aparat yang bermain, yang mem-back up, yang menjadi backing dari penyelundupan, Presiden Jokowi meminta agar ditindak tegas. “Karena kita tahu, kalau penyelundupan ini tidak bisa kita kurangi, orang akan malas berproduksi, orang akan malas berinvestasi. Ini adalah kerugian besar yang akan kita dapatkan. Oleh sebab itu semua harus ditindak tegas tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Rapat Terbatas ini antara lain dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri KKP Susi Pusjiastuti, Mentan Amran Sulaiman, Menteri LHK Siti Nurbaya, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno Marsudi, dan Mendag Thomas Lembong.

sumber: setkab

[snw]