BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah mengantongi detil nama-nama warga negara Indonesia (WNI) yang memarkir dananya di luar negeri. Sebanyak 95 % berasal dari kalangan dunia usaha. Dia pun berjanji akan memanggil dan mengundang mereka secara bertahap setelah Idul Fitri.

Jokowi mengatakan, daftar nama WNI yang dikantonginya tersebut lengkap dengan alamat, salinan paspor, dan negara tempat mereka menyimpan uangnya tersebut. Sejauh ini, hanya tiga orang yang mengantongi nama tersebut yaitu dirinya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugeastiadi.

"‎Saya sudah mengantongi nama-nama (WNI yang parkir dana di luar negeri). Tapi kan saya nggak ngomong-ngomong. Pak Menkeu juga pegang. Yang pegang hanya tiga orang. Saya sudah wanti-wanti betul, saya, Menkeu, dan Dirjen Pajak. Hanya itu. Nanti tinggal saya undang satu persatu. Namanya jelas, nyimpan di mana juga jelas. By name, by address. Paspornya ada semuanya," katanya di Gedung Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Jumat (1/7/2016).

Menurutnya, pemanggilan para WNI tersebut akan dilakukan bertahap dalam sebuah kelompok. Mereka akan dijelaskan bahwa dana-dana tersebut sudah sepatutnya disimpan di Indonesia, karena mereka pun mencari uang di Tanah Air.

"‎Ini kan dana milik kita, masa mereka hidup di Indonesia, mencari rezeki di Indonesia, uangnya ditaruh di luar. Saya hanya ingin mengajak agar dana-dana itu bisa kembali ke negara kita," imbuh dia.

Selain telah mengantongi nama-nama tersebut, tambah Jokowi, Indonesia juga akan menerapkan keterbukaan informasi perpajakan melalui kerja sama pertukaran informasi secara otomatis‎ (Automatic Exchange of Information/AEoI) dengan negara-negara OECD dan G20 pada 2018. Dengan begitu, data-data wajib pajak yang dimiliki Indonesia akan semakin lengkap.

"Tahun 2018 akan ada keterbukaan total informasi, jadi bapak ibu yang menyimpan uang di luar semuanya akan kita tahu berapa, di mana, meskipun sekarang ini saya sudah tau," tuturnya.

Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengimbau para WNI tersebut segera memulangkan dananya ke Tanah Air dan mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) dibanding harus menunggu 2018.

"Jadi enggak usah nunggu 2018. Peluang itu yang ingin kita tangkap, ingin kita manfaatkan. UU ini memberi payung hukum yang jelas sehingga bapak ibu tidak usah ragu, tidak usah takut. Dan kita harapkan potensi yang besar sekali itu bisa kembali semuanya," tandasnya.

(ind/bbs)