BATAMNEWS.CO.ID, Natuna - Dugaan kuat aksi spionase oleh pihak asing beberapa kali terjadi di Natuna. Bupati Natuna Hamid Rizal mengungkapkan hal itu pada saat pertemuan dengan perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI di Kantor Bupati Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (15/6/2016) sore.

Hamid yang pernah menduduki kursi Bupati Natuna periode 2001-2006 pengalamannya kala itu. Ia menuturkan saat menjabat ada beberapa dugaan kasus spionase.

Kasus yang pertama ketika ada lima warga negara Cina atau Tiongkok datang ke Natuna dengan dalih ingin mencari penyu. Ternyata aktivitas mereka diketahui mencurigakan. 

"Kalau dipikir-pikir buat apa mereka nyari penyu jauh-jauh dengan menggunakan alat-alat aneh dan aktivitas berbeda. Biaya operasionalnya yang nggak masuk akal, jika hanya sekadar untuk nyari penyu," ujar Hamid.

Mereka juga melakukan penyelaman dan beberapa aktivitas yang dicurigai waktu itu. "Saya mendapat laporan dari masyarakat. Saya curiga ada hal lain yang bisa saja mereka kerjakan di bawah laut. Ternyata benar, ada alat yang akan dipasang di laut saat itu," bebernya.

Hamid mengatakan, kelima WNA itu kemudian diamankan TNI AL yang menyamar dengan kapal nelayan. Mereka akhirnya dibawa ke Jakarta untuk diinterogasi.

"Hal-hal gini kan bahaya. Siapa tau mereka memasang alat atau patok koordinat dan lain-lain. Jika suatu saat ada klaim dari pihak asing. Hal itu bisa saja jadi acuan mereka," kata Hamid.

Berpura-pura nelayan

Ada sejumlah modus dugaan spionase di Natuna. Hal serupa juga sempat terjadi di pulau sebelah selatan Subi-Serasan. Wilayah ini dekat dengan Malaysia Timur. Saat itu beberapa orang yang mengaku nelayan dari negara jiran datang mendirikan pondok-pondok dan sebagainya.

"Ini tanpa sepengetahuan kita. Arahnya kita takut terjadi hal serupa seperti yang terjadi kepada Sipadan dan Ligitan. Bangun ini itu. Rupanya merka sudah klaim saja daerah pulau milik mereka dan mempengaruhi masyarakat," ujar Hamid.

Hamid mengingatkan, hal tersebut perlu menjadi atensi serius pemerintah dan pihak keamanan. Tak bisa dipungkiri, Natuna berada dalam lokasi strategis poros maritim Asia Tenggara.

Laut Cina Selatan

Hamid mengatakan kini gencar menyosilisasikan sebutan Laut Cina Selatan dengan sebutan Laut Natuna. Ia ingin keutuhan NKRI kuat sampai ke akarnya.

"Di Pulau Laut misalnya, daerah ujung di Natuna, yang dulunya desa, saat saya bupati dulu, saya mekarkan jadi kecamatan. Saya melihat daerah-daerah seperti ini rawan adanya infiltrasi. Dengan naiknya status dari desa ke kecamatan otomatis grade aparatnya juga naik. Kalau biasa hanya ada Babinsa kini ada Polsek dan sebagainya. Kades juga digantikan oleh orang selevel camat yang tentu kapasitasnya berbeda," tutur Hamid.

Dalam kesempatan itu, Perwakilan Kemenko Bidang Kemaritiman yang mengkoordinir empat kementerian seperti Kemenhub, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kementerian Pariwisata dan Kementerian ESDM ini tengah menyaring data terkait kondisi riil Natuna

Mereka diwakili Asisten Deputi Bidang Khusus Kemanan Maritim, Basilio de Araujo dan Asdep Bidang Hukum dan Perjanjian Maritim, Budi Purwanto yang juga merangkap Asdep Navigasi dan Keselamatan Maritim.

[fox]