https://www.batamnews.co.id

Tim 9 Bekerja Tak Transparan, Uba Usulkan Hak Angket Reklamasi

Aktivitas reklamasi di Batam Centre yang masih terus berlangsung. (Foto: Edo/Batamnews)

BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Anggota DPRD Kota Batam Uba Ingan Sigalingging merasa kurang puas dengan kinerja Tim 9 Pemko Batam dalam menangani masalah reklamasi di Batam Kepulauan Riau. Uba pun berinisitif mengusulkan hak angket reklamasi.

Uba menilai, dalam perjalanannya, Tim 9 tidak transparan. Tim 9 bahkan menyimpan rapat-rapat perusahaan-perusahaan yang jelas-jelas bekerja tak sesuai aturan bahkan merusak lingkungan.

"Masyarakat jadi bingung mengenai persoalan reklamasi ini, kemudian Tim 9 yang dibentuk oleh Pemko tidak transparan dan akuntabilitasnya tidak ada,” ujar Uba di Batam Center, Kamis (16/6/2016).

Uba mengatakan, penggunaan hak angket itu untuk menyelidiki kegiatan reklamasi secara transparan. “Nama-nama perusahaannya tidak disebutkan, cara kerjanya juga tidak transparan,” ujar Uba.

Selama ini perusahaan yang terkait menggunakan Perpres nomor 87 tahun 2011 sebagai acuan untuk memberikan perizinan terkait reklamasi sedangkan untuk Pemerintah Kota Batam menggunakan Perpres Nomor 122 tahun 2012 mengenai reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Maka kami mengajukan secara komprehensif dalam bentuk hak angket, agar DPRD mempunyai kekuatan hukum untuk menyelidiki kegiatan reklamasi" kata Uba.

Hak angket berisi hak untuk melakukan penyelidikan dimana untuk menyelidiki kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis dan berdampak luas bagi masyarkat. 

Hak angket ini diusulkan sekurang-kurangnya tujuh orang anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi.

Saat ini Tim 9 sudah berjalan bulan ketiga dalam melakukan peninjauan dan penyelidikan terhadap aktivitas reklamasi di Batam.

Sejumlah perusahaan dinyatakan melanggar aturan berupa izin dan amdal, selain itu juga ada temuan pengrusakan lingkungan serta hutan lindung.

 

[ret]