BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui PT Agung Podomoro Land (APL) telah menyerahkan total kewajiban pembangunan fasilitas umum sebesar Rp 200 miliar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Nilai ini dihitung dari seluruh proyek pembangunan fasilitas umum, di antaranya jalan inspeksi, rumah susun, tanggul, dan sebagainya.

Hal tersebut Ahok lontarkan untuk menanggapi isu ada barter antara biaya penggusuran yang dikeluarkan PT APL dengan pengurangan angka tambahan kontribusi proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Ahok mengatakan, keterlibatan PT APL dalam penggusuran sebatas pembangunan sejumlah kewajiban tersebut, termasuk membayar kontraktor dan aparat pengaman, tak menjadi urusan Pemprov DKI.

"Sekarang pertanyaannya, Podomoro sudah serahkan berapa? Dia sudah serahkan pada kami Rp 200-an miliar. Dari yang sudah dikerjain, inspeksi, rusun, macam-macam, tanggul, pompa, dia sudah kerjain," jelas Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (12/5/2016).

Meski begitu, ada sarana senilai Rp 100 miliar yang belum diserahkan kepada Pemprov DKI. Menurutnya, hal tersebut menjadi kerugian perusahaan, karena semakin lama tak diserahkan akan semakin mahal biaya perawatannya.

"Ada enggak yang belum dia serahkan? Mungkin, saya enggak tahu, sudah habis Rp 300 miliar apa berapa, lalu Rp 100 miliar belum serahkan kepada kami. Lalu gimana? Ya rugi dia kalau enggak serahkan. Kalau makin lama, makin rusak, dihitung appariser, nilainya turun," jelas dia.

Mengenai pembiayaan kontraktor dan aparat pengamanan saat pelaksanaan proyek, Ahok mengatakan memang ada. Tetapi, itu sepenuhnya ditanggung perusahaan dan tidak masuk hitungan kewajiban perusahaan yang dilaporkan dan diserahkan kepada pemerintah.

"Lalu kalau dia kasih ada polisi, tentara, atau dikasih kerahiman buat orang pulang kampung, ada enggak? Ada, lalu ngitungnya gimana? Ya kami enggak mau ngitung dong. Dari mana dia ngambilnya? Dari keuntungan, kalau kamu ngerjain proyek kan ada keuntungan tuh, begitu di-appraiser (perkiraan harga) kan bukan appraiser at cost, tapi appraiser harga pasar. Nah, ada selisih itu, dia pakai," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Habiburrohman mengaku mendengar informasi terkait komitmen pengembang dalam mendandani sejumlah proyek Pemprov DKI Jakarta sebagai imbalan dari izin reklamasi yang dikeluarkan Ahok.

"Saya sih mendengar ada isu tidak sedap bahwa, ada sejumlah dana digelontorkan oleh pengembang. Yang berbentuk talangan untuk menghasilkan proyek-proyek pemerintah. Ini harus dicek kebenarannya. Saya tidak berani," kata Habiburrohman di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (10/5/2016).

Disebutkan Habiburrohman, dana talangan tersebut mencapai Rp 100 miliar. Namun, politikus Partai Gerindra itu enggan mengungkap soal sumber informasi tersebut.

"Ada, dari seseorang. Jangan sebut nama. Jadi dana itu berbentuk talangan, jumlahnya agak gede sekitar Rp100 miliar, yang akan dikonversi dengan 15 persen itu," kata Habiburrohman.

"Istilahnya, lo keluarin dahulu nih, buat bikin ini, ini, ini. Nanti dihitung belakangan dengan 15 persen itu. Semacam DP, dikonversi," lanjutnya.

(ind/bbs)