BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Hatanto Reksodipoetro bersama wakil, Agus Tjahajana Wirakusuma melakukan kunjungan ke Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (2/5/2016).

Didampingi ketiga anggotanya, anggota 2/Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Junino Jahja, Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha, Eko Santoso Budianto, dan Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum, Gusmardi Bustami, kunjungan Hatanto adalah sebagai bentuk koordinasi dan konsolidasi dengan anggota Dewan Kawasan (DK).

Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono mengatakan audiensi atau pertemuan tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi pimpinan untuk berkoordinasi dan penyampaian laporan satu bulan terakhir kepada anggota DK.

Dalam penyampaian tersebut, Andi menambahkan terdapat beberapa hal yang disampaikan Hatanto kepada Kapolri diantaranya mensupport keamanan dan kenyamanan bagi iklim investasi di Batam, seperti menjamurnya kios liar (kili) dan rumah liar (ruli) pada lahan produktif, waduk dan kawasan industri sebagai objek vital, dan adanya isu TKI ilegal.

"Pak Hatanto dan rekan menyampaikan identifikasi peluang dan persoalan yang ia lakukan selama kurang lebih satu bulan masa kerjanya menjadi pimpinan baru BP Batam, ia juga memaparkan konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam salah satunya diawali dengan perizinan online satu pintu, cost of doing bussines, dan perijinan 3 jam seperti BKPM,” ujar Purnomo Andi Antono, rilis yang diterima Batamnews.co.id, Rabu (4/5/2016).

Andi juga mengatakan kunjungan kerja tersebut disambut baik oleh Kapolri dan seluruh jajaran Mabes Polri yang hadir saat itu.

“Kapolri menyarankan agar perlu ditegakkan seluruh peraturan khususnya persoalan lahan di Batam. Menurutnya (kapolri) perlu adanya aturan-aturan yang dijalankan dan disosialisasikan kembali kepada calon investor serta sikap tegas dalam menjalankan aturan,” katanya.

Kapolri dalam pertemuan tersebut berharap kepada pimpinan BP Batam dan seluruh jajarannya agar dapat memberikan kinerja optimal dalam memberikan pelayanan baik kepada investor, stakeholder maupun masyarakat sehingga terciptanya iklim investasi yang setara dengan special economic zone di Asia Pasifik.

(isk)