BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Batam, Senin (2/5/2016) mengusulkan pembentukan Pemerintah Kota Khusus Batam.

Ide tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Lukman Edi terkait dualisme antara Pemko dan BP Batam yang selama ini menjadi pemicu ketidakjelasan perizinan dan investasi.

"Wacana dan ide harus disampaikan ke forum agar perlu adanya kejelasan bagi Pemko maupun BP Batam. Zonasi itu ada dua pilihan, pertama adalah memindahkan nohta hitam atau kawasan ekonomi khusus ini ke pulau lain atau sebaliknya Pemko Batam-nya. Ibukota pemerintahnya dipindahkan sehingga ada kepastian zonasi dan itu opsi," ujarnya Lukman kepada wartawan usai menghadiri kunjungan kerja di lantai 5 Kantor Wali Kota Batam.

"Komisi II DPR RI hanya mencari jalan tengah, sehingga Pemko juga menjadi mesin yang mempercepat mesin di dalam pembangunan, tapi BP Batam juga tetap diandalkan sebagai mesin yang mempercepat pertumbuhan yang ada di sini," ujarnya.

(jim)