Batam, Batamnews – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) Kepulauan Riau resmi mengukuhkan jajaran pengurus masa bakti 2026–2031 di Gedung Graha Pena, Batam Center, Kota Batam, Senin (25/5/2026).

Prosesi pengukuhan dipimpin langsung Ketua Umum PERPADI, Sutarto Alimoeso, yang sekaligus melantik Ketua DPD PERPADI Kepri beserta seluruh pengurus terpilih.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan unsur Forkopimda, di antaranya perwakilan Gubernur Kepri, Kapolda Kepri, BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Bea Cukai Batam, serta sejumlah instansi dan stakeholder terkait.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PERPADI Sutarto Alimoeso menegaskan pentingnya peran organisasi dalam menjaga stabilitas pangan, khususnya komoditas beras di Kepulauan Riau. Menurutnya, sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat menjadi faktor utama dalam menjaga ketersediaan, kualitas, serta harga beras.

“Organisasi ini harus berperan aktif dalam rangka menjaga stabilisasi pangan khususnya beras di Kepri. Tentunya perlu bersinergi dengan pemerintah daerah maupun semua komponen masyarakat yang ada di sini maupun di luar Kepri,” ujar Sutarto, Selasa (26/5/2026).

Ia menilai penanganan sektor beras membutuhkan kolaborasi agar kualitas, harga, dan keberlanjutan pasokan tetap terjaga. Hal tersebut dinilai sejalan dengan target pemerintah menuju swasembada pangan nasional.

“Dalam penanganan beras kita harus berkolaborasi dan bersinergi, sehingga kualitas dan harganya terjaga dengan baik, kontinuitas juga terjaga dengan baik, karena pemerintah bertekad untuk swasembada agar kita tidak mengandalkan pasokan beras dari luar lagi,” katanya.

Sutarto juga menyoroti pentingnya menjaga persaingan yang sehat dalam distribusi beras di lapangan.

“Persaingan di lapangan ini harus kita jaga. Jangan sampai pemerintah ikut bersaing dalam pengadaan pada kondisi seperti sekarang. Caranya pemerintah berhenti dulu dan mengeluarkan cadangannya untuk mengisi kekurangan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPD PERPADI Kepri, Samsul, mengatakan stabilitas pangan menjadi perhatian utama, terutama dalam menjaga kualitas dan harga beras agar tetap terjangkau masyarakat.

Ia menyebut pihaknya telah melakukan kunjungan ke sejumlah daerah sentra penghasil gabah seperti Lampung dan Jawa Barat untuk memantau perkembangan harga.

“Berdasarkan kunjungan kami ke daerah-daerah penghasil gabah di Lampung dan Jawa Barat, memang ditemukan harga gabah mengalami kenaikan. Karena itu, beras yang sampai ke sini perlu distabilisasi agar harganya tetap dapat diterima masyarakat,” ucap Samsul.

Menurutnya, Kepulauan Riau memiliki tantangan tersendiri dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan, mulai dari perubahan iklim hingga terbatasnya lahan pertanian.

“Khususnya di wilayah Kepulauan Riau, tantangan yang kita hadapi mengarah pada perubahan iklim, ketersediaan lahan sawah yang sangat terbatas, alih fungsi lahan pertanian, serta keterbatasan teknologi yang menjadi hambatan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa upaya menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga seluruh elemen masyarakat.

“Oleh karena itu, menjaga dan mempertahankan pencapaian swasembada serta ketahanan pangan menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah tetapi juga seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Samsul berharap dukungan pemerintah daerah terus mengalir demi keberhasilan program ketahanan pangan dan pembangunan sektor pertanian di masa depan.

“Kami memohon dukungan dan bimbingan dari pemerintah provinsi maupun daerah demi terlaksananya program-program yang telah dirancang. Mari bersama-sama berkomitmen mendukung sektor pertanian demi masa depan bangsa yang lebih mandiri dan sejahtera,” pungkasnya.