Batam, Batamnews — Memasuki tahun ajaran baru, dunia pendidikan di Kota Batam kembali dihantui masalah lama yang belum juga ada solusinya, yaitu krisis kekurangan ruang kelas untuk anak sekolah.

Di tengah kondisi darurat yang mengancam pendidikan anak-anak Batam ini, Pemerintah Kota (Pemko) Batam di bawah pimpinan Amsakar dan Li Claudia justru membuat keputusan yang mengejutkan masyarakat.

Bukannya memakai uang daerah untuk membangun sekolah atau menambah ruang kelas baru, pemerintah malah menganggarkan dana sebesar Rp10 miliar untuk membangun sebuah lapangan olahraga.

Lebih herannya lagi, lapangan bernilai fantastis tersebut rencananya tidak dibangun untuk fasilitas umum atau area sekolah, melainkan di dalam markas Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV Batam.

Kebijakan ini tentu menjadi sebuah ironi dan memancing tanda tanya besar di kalangan warga Batam. Pasalnya, peningkatan kualitas pendidikan adalah salah satu dari 15 program prioritas yang sering dijanjikan oleh pasangan Amsakar dan Li Claudia saat masa kampanye mereka dulu.

Warga sangat berharap pemerintah daerah menempatkan urusan pendidikan sebagai prioritas utama karena masalah kekurangan daya tampung sekolah selalu terulang setiap tahun.

Padahal, dana sebesar Rp10 miliar itu sebenarnya sangat cukup untuk membangun belasan hingga puluhan ruang kelas baru yang saat ini jauh lebih mendesak dibutuhkan oleh para pelajar di Kota Batam.

Rencana pembangunan lapangan olahraga ini bukanlah sekadar gosip belaka karena datanya sudah tercatat resmi dan bisa diakses oleh publik. Berdasarkan pantauan pada Rabu, 13 Mei 2026, proyek ini terdaftar di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Kota Batam dengan kode RUP 63274681.

Paket proyek bernama "Pembangunan Lapangan Olahraga Kodaeral IV Batam" ini rupanya berada di bawah tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Batam.

Anggaran pastinya mencapai Rp10.002.620.000 yang semuanya diambil murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun 2026.

Dalam data resmi tersebut dijelaskan juga rincian fisik pembangunannya, yakni meliputi pekerjaan pembangunan gedung negara tidak sederhana satu lantai di wilayah pulau utama (mainland) dengan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi dan total area pengerjaan seluas 1.546 meter persegi.

Proses pengadaan proyek konstruksi ini menggunakan metode tender yang sudah diumumkan sejak 12 Januari 2026 lalu. Jadwal pemilihan kontraktornya sendiri dilakukan pada bulan April 2026, dan target waktu pengerjaannya terbilang sangat singkat karena kontrak dimulai bulan April 2026 dan ditargetkan sudah selesai pada Mei 2026.

Masyarakat kini terus menyoroti dan menunggu penjelasan resmi dari Pemko Batam terkait alasan di balik keputusan anggaran yang dinilai mengabaikan nasib pendidikan anak-anak daerah tersebut.