Lingga, Batamnews – Urusan nyawa dan kesehatan masyarakat Kabupaten Lingga rupanya menjadi garis merah yang tidak boleh diganggu gugat. Meski kondisi ekonomi daerah sedang tidak dalam posisi ideal, Pemerintah Kabupaten Lingga tetap pasang badan memastikan setiap warganya bisa berobat dengan tenang tanpa pusing memikirkan biaya.

Komitmen ini ditegaskan kembali dalam rapat koordinasi antara Pemkab Lingga dan BPJS Kesehatan pada Selasa (5/5/2026). Fokus utamanya jelas, memperkuat sinergi dan mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) yang selama ini menjadi kebanggaan sekaligus pelindung bagi warga Bunda Tanah Melayu.

Dengan status UHC ini, birokrasi kesehatan di Lingga dipangkas habis. Masyarakat tidak perlu lagi dipusingkan dengan administrasi kepesertaan yang rumit. Cukup berbekal Kartu Tanda Penduduk (KTP), akses layanan kesehatan sudah terbuka lebar. Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah benar-benar hadir menjamin hak dasar setiap warga negara.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lingga, H. Armia, bicara lugas mengenai prioritas ini. Baginya, keterbatasan anggaran daerah bukanlah alasan untuk mengabaikan keselamatan rakyat.

“Meskipun di tengah kondisi ekonomi yang terbatas, pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan jaminan layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan,” tegasnya.

Melalui kolaborasi yang terus diperketat bersama BPJS Kesehatan, Pemkab Lingga memasang target tinggi: kualitas pelayanan harus terus naik. Pemerintah ingin memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa layanan kesehatan yang layak adalah milik semua orang secara merata, tanpa terkecuali. Pesannya tegas, di Lingga, kesehatan masyarakat adalah prioritas yang tak bisa ditawar.