Batam, Batamnews – Di balik statusnya sebagai pusat ekonomi yang strategis, Kota Batam ternyata menyimpan risiko bencana yang tak bisa dipandang sebelah mata. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Tahun 2025, kota ini dihantui oleh potensi banjir, cuaca ekstrem, gelombang abrasi, kebakaran hutan, kekeringan, hingga tanah longsor.

Menyikapi ancaman nyata tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, bergerak cepat. Ia membuka Sosialisasi Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (5/5/2026). Tujuannya jelas: Batam butuh "buku induk" penyelamatan yang tangguh dan terintegrasi.

Firmansyah menegaskan bahwa posisi Batam di jalur perdagangan internasional memang mendongkrak ekonomi, namun bencana bisa melumpuhkan segalanya jika tidak diantisipasi sejak dini.

“Menyikapi tingginya risiko bencana, Batam membutuhkan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) yang komprehensif. Penyusunannya harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” ujar Firmansyah di hadapan para peserta.

Ia tidak ingin dokumen RPBD ini hanya menjadi tumpukan kertas formalitas. Dokumen ini harus memiliki visi, misi, dan kebijakan yang menjadi komitmen bersama seluruh elemen daerah.

“RPBD harus memuat visi, misi, kebijakan, program, serta fokus prioritas daerah dalam penanggulangan bencana. Seluruhnya ditetapkan bersama sebagai bentuk komitmen daerah,” jelasnya lugas.

Sekda juga memberi peringatan tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia meminta tidak ada lagi ego sektoral karena urusan nyawa dan keselamatan warga tidak mengenal batasan administrasi dinas.

“Bencana tidak mengenal batas wilayah administrasi maupun kewenangan dinas. Saya minta seluruh OPD menyajikan data yang akurat serta masukan yang substantif,” tegas Firmansyah.

Selain itu, ia meminta dokumen ini nantinya mengakomodasi teknologi informasi dan kearifan lokal agar sistem peringatan dini bisa bekerja maksimal. Pesan penutupnya sangat menohok: ia menuntut rencana yang praktis dan bisa dieksekusi di lapangan.

“Pastikan dokumen ini dapat diterapkan di lapangan, bukan sekadar menjadi arsip,” ujarnya.

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 80 peserta dari berbagai unsur, mulai dari DPRD, akademisi, jurnalis, hingga dunia usaha. Para ahli dari BNPB, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Negeri juga dihadirkan sebagai narasumber untuk memastikan Batam memiliki sistem penanggulangan bencana yang kuat untuk lima tahun ke depan.